Presiden Catalanoia Perintahkan Referendum Kemerdekaan dari Spanyol

Suara.com - Presiden wilayah Catalonia telah menandatangani sebuah dektrit, pada Sabtu (27/9/2014), yang isinya memerintahkan digelarnya referendum kemerdekaan wilayah itu dari Spanyol.

Wilayah kaya raya di timur laut yang mempunyai bahasa dan budaya berbeda dengan wilayah Spanyol lainnya itu memang sudah lama berjuang untuk merdeka dari Spanyol.

Mayoritas warga Catalan ingin agar referendum digelar, demikian hasil survei yang digelar baru-baru ini. Mereka tergugah menyaksikan hasil referendum kemerdekaan Skotlandia dari Inggris, yang meski gagal, tapi menunjukkan hasil tipis.

Presiden wilayah Catalonia, Artur Mas, menandatangani dekrit referendum itu dalam sebuah upacara di kantornya di Istana Generalitat, Barcelona.

"Catalonia ingin berbicara. Ingin didengar. Ingin menggelar pemungutan suara. Ini saat yang tepat dan kami punya kerangka hukum yang sah untuk melakukannya," kata Mas dalam bahasa Catalan, Inggris, dan Spanyol.

Dalam pidato berbahasa Inggris, Mas mengatakan ia ingin menyampaikan sebuah pesan kepada rakyat dan para pemimpin Eropa.

"Seperti semua bangsa di dunia, Catalonia punya hak untuk memutuskan masa depan politiknya sendiri... Kami percaya bahwa masalah politik harus diselesaikan dengan negosiasi dan cara-cara beradab. Dan kami tahu bahwa demokrasi adalah cara paling beradab untuk menyelesaikan masalah antara bangsa-bangsa," kata Mas.

Adapun pengumuman Mas itu disambut oleh ribuan orang yang melambai-lambaikan bendera Catalan dan meneriakkan slogan-slogan prokemerdekaan di luar Istana Generalitat.

Sementara itu, pemerintahan Spanyol di Madrid mengatakan bahwa referendum melanggar konstitusi 1978 dan karenanya akan menolak proses itu.

Kabinet Spanyol akan berkumpul pada Senin (29/9/2014), untuk memformalkan penolakan pemerintah, dan akan menyerahkan proses itu Mahkamah Konstitusi.

"Kami sangat menyesalkan hal ini dan yakin bahwa inisiatif presiden Catalonia adalah sebuah kesalahan," kata deputi Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria. (Reuters)