Suara.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan telah menandatangani surat penjatuhan sanksi terhadap empat aparaturnya yang dianggap menyalahi aturan disiplin sepanjang Agustus hingga September 2014.
"Para aparatur bermasalah itu berasal dari empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya di Bekasi, Senin (29/9/2014).
Menurut dia, aparatur tersebut di antaranya pelaksana unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) berinisial ZA atas tuduhan pelecehan seksual terhadap dua remaja di wilayah itu.
"ZA kita beri hukuman berat dengan penurunan pangkat lebih rendah selama tiga tahun, bahkan bisa diberhentikan tidak hormat," katanya.
Rahmat juga mengaku telah membebaskan tugas seorang kepala SDN Mustikajaya berinisial AS karena diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya menggelapkan dana bantuan sosial (BOS).
"Yang bersangkutan terlibat pemalsuan dan dapat diberhentikan secara tidak hormat," katanya.
Selanjutnya, adalah AB selaku staf pada unit kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup karena mangkir kerja selama tiga bulan berturut-turut.
"AB kita turunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama tiga tahun," ujarnya.
Rahmat menambahkan, aparatur terakhir adalah Kepala Bidang Telematika Kota Bekasi berinisial SS yang dilakukan pembebasan jabatan.
"Mereka seluruhnya masih menjalani proses hukum," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Diduga Paksa Oral Remaja, Pemkot Bekasi Telusuri Oknum Pol PP
-
Oknum Satpol PP Diduga Paksa Oral Seks Remaja 17 Tahun
-
Giliran Atlet Palestina Ditahan Karena Lecehkan Staf Asian Games Korsel
-
Jika Pelecehan Seks Terbukti, Gubernur Annas Maamun Siap Berhenti
-
Gubernur Riau: Demi Allah, Saya Tak Lakukan Pelecehan Seks
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok
-
Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut