Mubarok: Kubu Prabowo Ingin Kuasai MPR Hanya untuk Gengsi

Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok yakin bila Koalisi Merah Putih memimpin MPR periode 2014-2019 tidak akan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.

"Tidak mungkin. Itu prosesnya panjang," kata Mubarok kepada suara.com, Selasa (7/10/2014).

Mubarok mengatakan kesuksesan pilpres langsung di Indonesia sudah diakui dunia bisa berjalan demokratis.

"Pilpres hanya lima tahun sekali. Beda dengan pilkada, selama empat tahun bisa terus-terusan ada," kata Mubarok.

Itu sebabnya, Mubarok mengatakan sangat kecil kemungkinannya Koalisi Merah Putih sampai mengembalikan mekanisme pilpres ke MPR.

Lebih jauh Mubarok mengatakan menguasai pimpinan MPR sesungguhnya tidak akan banyak pengaruhnya. Menurut dia, MPR sekarang sudah tidak memiliki banyak kewenangan.

"Jadi, itu (ingin menguasai MPR) hanya gengsi saja. MPR sekarang kan tidak punya kewenangan. Jadi, kalau bisa menang di MPR kan citranya Jokowi bisa dikalahkan, itu aja," kata Mubarok.

Namun, kata Mubarok, bila Koalisi Merah Putih menguasai DPR/MPR itu bagus untuk kepentingan negara. "Jadi, pemerintah betul-betul diawasi Parlemen. Parlemen jadi gak bisa diatur-atur sehingga pemerintah harus serius menjalankan program pro rakyat," kata Mubarok.

Menurut Mubarok kalau DPR bisa diatur pemerintah, dampaknya akan tidak bagus.

"Nanti malah ada perselingkuhan politik. Jadi pemerintah harus serius. Presiden harus hormati DPR. Presiden tidak bisa atur-atur (DPR)," katanya.

Ia membandingkan dengan jaman Presiden Soeharto. Pada waktu itu, kata Mubarok, Soeharto bisa mengatur DPR.

"Jadi, DPR jadi tukang stempel saja," katanya.

Saat ini sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR sedang berlangsung. Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat mengajukan empat calon dari perwakilan koalisi dan satu perwakilan yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. Paket tersebut terdiri dari unsur Partai Demokrat, PAN, Golkar, PKS, serta DPD.

Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat bakal mengusung paket Ketua MPR dari unsur DPD serta empat wakil dari perwakilan partai anggota Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.