Suara.com - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah mengesahkan 10 pimpinan alat kelengkapan DPD tahun sidang 2014-2015. Bersama pimpinan juga disahkan anggota alat kelengkapan bersangkutan.
“Dapat disetujui?” Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (senator asal Nusa Tenggara Barat) bertanya kepada para senator sebelum mengetok palu di kompleks Parlemen, Senayan - Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Farouk memimpin acara bersama Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta). Jadwalnya pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD.
“Setuju,” serentak para senator menjawab.
“Alhamdulillahirabbil ‘alamin,” Farouk menimpali.
Farouk mengaku merasa berbahagia karena sejumlah senator yang berpengalaman pada pelaksanaan fungsi legislasi, termasuk mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi pimpinan alat kelengkapan DPD sehingga diharapkan pengembangan kapasitas kelembagaan akan terwujud.
Tanggal 7 Oktober 2014, Sidang Paripurna DPD mengesahkan keanggotaan alat kelengkapan DPD. Sehari berikutnya, seluruh alat kelengkapan memilih pimpinannya masing-masing. Sesuai Tata Tertib DPD, pimpinan DPD memimpin pemilihannya.
“Pemilihan sesuai cara yang kita sepakati, dan berlangsung tertib, lancar, dan demokratis,” kata Farouk.
Berdasarkan keputusan rapat, pimpinan alat kelengkapan DPD tahun sidang 2014-2015 sebagai berikut.
Akhmad Muqowam, mantan anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terpilih sebagai ketua Komite I DPD. Lelaki kelahiran Salatiga, 1 Desember 1960, ini anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 yang mewakili daerah pemilihan di Jawa Tengah. Akhmad Muqowam pernah bertugas di Komisi II DPR yang melingkupi antara lain pemerintahan daerah, dan otonomi daerah.
Dua wakil ketuanya adalah Fachrul Razi (Aceh) dan Benny Rhamdani (Sulawesi Utara).
Komite I DPD melingkupi, antara lain pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar-daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; politik, hukum, dan hak asasi manusia; pertanahan dan tata ruang; serta pemukiman dan kependudukan.
Parlindungan Purba (Sumatera Utara) terpilih sebagai Ketua Komite II DPD. Lelaki kelahiran Medan, 22 Oktober 1963, ini petahana yang pernah bertugas sebagai wakil ketua Komite II DPD. Dua wakil ketuanya adalah Ahmad Nawardi (Jawa Timur) dan La Ode Muhammad Rusman Emba (Sulawesi Tenggara).
Komite II DPD melingkupi, antara lain pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; pekerjaan umum; perumahan dan permukiman; serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Untuk Komite III DPD, Hardi Selamat Hood (Kepulauan Riau) terpilih sebagai ketua bersama dua wakil ketua, yakni Abraham Liyanto (Nusa Tenggara Timur) dan Fahira Idris (Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Hardi Selamat Hood kelahiran Karimun, 6 Maret 1963, yang petahana dan pernah bertugas sebagai ketua Komite III DPD.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti