Pelantikan Jokowi-JK Terbesar Sepanjang Sejarah

Suara.com - Pelantikan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla oleh MPR pada Senin (20/10) akan lebih meriah dibandingkan peristiwa serupa sebelumnya.

"Rakyat begitu antusias dengan pelantikan Jokowi-JK ini," kata Dosen Fisip UGM, Arie Sudjito, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Menurut dia, usai pelantikan itu akan ada babak baru, di mana Jokowi-JK akan menghadapi tantangan penting yakni menjalankan program-programnya sesuai janji kampanye Pilpres.

"Trisakti, Nawacita sebagai prioritas program serta 42 janji yang pernah disampaikan saat kampanye menjadi memori publik, yang terus dicatat sebagai komitmen nasional," kata Arie.

Dokumen itu, kata dia, bakal diuji dalam kerja dan tindakan konkret. "Pemerintahan Jokowi-JK, ditunggu publik," katanya.

Pemerintahan Jokowi-JK tentu tidak hanya menjawab kebutuhan pemilihnya, namun dipastikan demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Besarnya harapan rakyat jangan dianggap beban, tetapi perlu dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik," katanya.

Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu mengolah harapan rakyat menjadi energi bagi kerja pemerintahan.

Dari gelagatnya, kata dia, rakyat tidak semata berharap, tetapi mereka juga ingin menjadi subjek yang dapat berperan aktif terlibat menyukseskan kerja pembangunan.

"Ini modal awal yang mahal harganya," tutur Arie.

Ia mengatakan, antusiasme rakyat menyambut pelantikan Jokowi-JK merupakan anti klimaks dari ketegangan politik antara dua blok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sepanjang pemilihan presiden (Pilpres).

Arie menuturkan, langkah taktis Jokowi bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR serta DPD, bahkan silaturahminya dengan Prabowo, adalah pesan simbolik rekonsiliasi para tokoh memecah kebuntuan mereka.

"Jokowi ingin mengakhiri konflik personal, lalu mentransformasi energi konflik itu menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan," papar Arie.

Menurut dia, demi sehatnya sistem politik dan pemerintahan, check and balances antara pemerintah dan oposisi tetap dibutuhkan sesuai koridor konstitusi.

"Bukan permusuhan dangkal dan pragmatis," ujarnya. (Antara)