Suara.com - Mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Poempida Hidayatulloh menyatakan Jokowi-JK mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota kabinetnya, termasuk proses seleksinya.
"Hak prerogatif dimiliki Presiden untuk menentukan cara seleksi menteri. Jadi meminta saran KPK dan PPATK pun merupakan hak prerogatif Presiden. Bukan mengurangi kewenangannya," kata Poempida di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Menurutnya, meminta saran KPK dan PPATK untuk seleksi menteri adalah bagus sebagai upaya pencegahan korupsi dan uji integritas.
Dalam konteks itu, Poempida mengimbau semua pihak untuk menghormati dan menghargai apapun hasil telaahan KPK dan PPATK, walau kadang tak mengenakkan.
"Dalam politik kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses itu biasa saja. Apalagi catatan KPK dan PPATK merupakan tanggung jawab hukum setiap warga negara Indonesia. Jadi ini jauh dari proses penzaliman," tuturnya.
Presiden Joko Widodo kembali memanggil sejumlah nama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2014). Di antaranya Mantan Dewan Penasihat Tim Transisi Luhut Panjaitan, Politisi Partai Kebangkitan Marwan Jafar, Hanif Dhakiri dan Nasir, Direktur Utama Susi Air Susi Pudjiatuti. (Antara)
Berita Terkait
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Industri Petrokimia Dinilai Punya Peluang Besar Berkembang di Indonesia
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Hobi Ikan Hias Naik Level, Kini Punya Panggung Kompetisi Nasional
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti