Pejabat Kepergok Borong Mayat dari Pencuri Makam

Pihak berwenang menahan dua orang pejabat di Provinsi Guangdong yang dituduh membeli mayat dari pencuri makam. Perbuatan itu mereka lakukan demi memenuhi kuota kremasi jenazah bulanan.

Selama ini, rakyat Cina terbiasa mempraktikan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun, yakni mengebumikan kerabat mereka dalam makam. Namun, baru-baru ini, pemerintah Cina mengharuskan warganya mengkremasi jenazah kerabat mereka yang meninggal dunia. Tujuannya, menghemat lahan untuk kuburan sehingga makin banyak lahan bagi pertanian dan pembangunan.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan seorang warga di Beiliu, Guangxi, yang mengaku jenazah kakeknya dicuri dari dalam makam bulan Juni lalu. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap seorang perampok makam bernama Zhong pada bulan Juli.

Kepada polisi, Zhong mengaku telah mencuri lebih dari 20 jenazah dari beberapa pekuburan di sejumlah desa pada malam hari. Zhong biasa memasukkan jenazah curiannya ke dalam tas lalu membawanya ke Provinsi Guangdong.

Zhong dituduh menjual jenazah-jenazah tersebut ke dua orang pejabat di provinsi tersebut. He dan Dong, kedua pejabat yang bertanggung jawab menerapkan reformasi manajemen pemakaman itu pun akhirnya ditangkap pekan lalu.

Keduanya mengaku nekat melakukan hal itu demi memenuhi kuota jumlah jenazah yang dikremasi berdasarkan peraturan pemerintah yang baru. Dong mengaku membayar 3.000 Yuan setiap satu dari 10 mayat yang ia beli, sementara He mengaku merogoh kocek 1.500 Yuan per mayat.

Kebijakan baru pemerintah ini membuat banyak orang geram, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedesaan. Pasalnya, menurut kepercayaan tradisional, jenazah orang yang meninggal dunia harus dipertahankan tetap utuh agar arwahnya tenang.

Sebelumnya, ramai diberitakan soal warga Cina yang nekat bunuh diri sebelum tanggal diberlakukannya peraturan baru tersebut supaya tidak perlu dikremasi. Ada pula laporan soal keluarga yang memakamkan jenazah kerabatnya secara diam-diam agar tidak diketahui pemerintah. (BBC)