Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjelaskan alasan dilakukannya Moratorium Perizinan Kapal Ikan. Menurut Susi, Moratorium tersebut diperlukan untuk mengendalikan praktik kapal ikan asing yang mengeruk ikan di perairan Indonesia.
"Kerugian Indonesia sangat besar, di Indonesia negara yang satu-satunya yang masih membolehkan foreign fishing vessels (kapal ikan asing). Jadi cuma Indonesia," ucap Susi dalam konferensi pers terkait Moratorium Perizinan Kapal Ikan di Ruang Rapat Utama, Gedung Minabahari I, KKP Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2014).
"Jadi ada yang bicara bisnis menangkap ikan matanya ke Indonesia semuanya," jelas Susi.
Susi mengecam kapal-kapal asing yang mengeruk ikan di laut Indonesia tanpa mentaati peraturan. Menurut Susi, sebagian besar kapal ikan langsung mengekspor hasil tangkapannya sehingga merugikan bagi Indonesia.
"Kalau bawa manfaat it's ok, kebanyakan dari mereka langsung ekspor. Kedua kita selain dirugikan, karena mereka tidak bayar dan kita ga tau berapa yang mereka ekspor, kerugian kita sangat besar," ujar dia.
Suara.com - Moratorium yang dimaksud Susi adalah larangan bagi kapal-kapal besar untuk melakukan bongkar muat di tengah laut. Dengan moratorium tersebut, kapal manapun yang melanggar akan dicabut izinnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan dukungannya terhadap moratorium tersebut, termasuk program-program kebijakan KKP lainnya.
"Pelarangan transitmen, bongkar muat antar kapal di tengah laut, siapaun yang melanggar aturan, dan izin akan kita bekukan," kata Susi.
Terkait moratorium, Susi mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly untuk mendapatkan persetujuannya.
Berita Terkait
-
Terpopuler: Kemewahan Toyota Fortuner 2006, Garasi Komisaris Bank BJB Susi Pudjiastuti
-
Resmi! Susi Pudjiastuti Diangkat Jadi Komisaris Utama Bank BJB, Berapa Gajinya?
-
Sah Jadi Komisaris Bank BJB, Isi Garasi Otomotif Susi Pudjiastuti Cukup Nyentrik
-
Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB
-
Benteng Terakhir Pesisir: Mengapa Zona < 1 Mil Harus Dilindungi Total
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
Terkini
-
Komisaris Vendor Motor Listrik Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG
-
Siasat Licik Andrew Mulyono Dekati Lodewyk Pusung Demi Kuasai Proyek Motor BGN Rp1 Triliun!
-
Polisi Ringkus Komplotan Begal Sadis di Pekanbaru, Belasan Motor dan Mobil Disita
-
Andrew Mulyono Bos Vendor Motor Listrik Jadi Tersangka Kelima Korupsi MBG, Ini Perannya
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Negara Boncos Rp1 Triliun per Bulan, DPR Desak MBG Disetop Sementara
-
Bantah Klaim BEM UI, Polda Metro: Sampai Detik Ini Tak Ada Surat Pemberitahuan Demo
-
DEN Temukan Potensi 9 Juta Barel Tangki Minyak Menganggur, Disiapkan untuk Kondisi Krisis
-
'Ada Bukti Transfer Uang'! Pengakuan Saksi dalam Kasus Suap Impor Bea Cukai
-
Jangan Tunggu Rakyat Menjerit! Guru Besar UMY Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Energi Nasional