Suara.com - Cabang olahraga dansa akhirnya batal diperlombakan pada Pekan Olahraga Nasional XIX tahun 2016 di Jawa Barat, setelah mendapat penolakan keras dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat setempat.
Penghapusan cabang olahraga dansa dari PON 2016 diputuskan Panitia Besar PON Jabar dan KONI Pusat pada Rapat Koordinasi Teknis KONI se-Indonesia di Hotel Century, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid yang hadir pada rakor tersebut mengatakan penghapusan cabang olahraga dansa atas permintaan dari KONI Jabar, setelah kalangan ulama dan tokoh masyarakat provinsi tersebut melakukan protes kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
"Atas permintaan tuan rumah Jabar, KONI Pusat akhirnya memutuskan dansa tidak dilombakan pada PON 2016," kata Abror dalam penjelasan melalui surat elektronik kepada wartawan.
Abror menilai penghapusan dansa dari arena PON Jabar sangat tepat, karena cabang olahraga ini sebenarnya tidak sesuai dengan budaya masyarakat Jabar yang terkenal religius.
"Kalau masyarakat Jabar yang sangat religius itu menolak, sebaiknya memang diperhatikan demi menjaga moralitas masyarakat. Jatim sangat mendukung keputusan PB PON dan KONI Pusat," tambahnya.
Bahkan, jauh sebelum cabang itu dicoret, KONI Jatim sebenarnya pernah mendesak KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tidak menyetujui dansa dilombakan pada ajang PON, tidak hanya saat PON Jabar tetapi juga PON seterusnya.
"Alasannya sangat sederhana, karena dansa itu bukan termasuk olahraga prestasi dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia," ujar Abror.
Cabang dansa terakhir kali dilombakan saat PON XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur dan setelah itu pada PON XVIII/2012 di Riau dihilangkan. Pada PON-PON sebelumnya, dansa juga tidak menjadi cabang yang dilombakan.
Dengan pencoretan tersebut, KONI Jatim juga segera mencoret dansa dari program pemusatan latihan daerah pada 2015, karena saat ini baru masuk program pembinaan khusus.
"Ya terpaksa harus dicoret, wong cabangnya tidak dilombakan," tambah Abror.
Berita Terkait
-
KONI Isyaratkan PON 2028 Prioritaskan Cabor Olimpiade
-
Lewat Asmara Dansa, Rossa Hidupkan Kembali Lagu Pop Klasik dengan Sentuhan Musik Modern
-
Pembukaan Meriah PON Bela Diri 2025, Perpaduan Olahraga dan Budaya Nusantara
-
Resmi! Percasi Jakarta Punya Ketum Baru, Bidik Catur Tampil di PON 2028
-
Penyelenggaraan PON 2024 Dikritik, Edisi ke Depan Diminta Fokus Pertandingkan Cabor Olimpiade Saja
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM