Suara.com - Rencana kenaikan bahan bakar minyak, tidak menjadi masalah serius bagi nelayan kecil yang selama ini menggunakan kapal motor bensin. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, selama ini nelayan kecil ukuran perahu 11 meter tidak menggunakan BBM bersubsidi, namun membeli premium dari para pengecer.
Karena sudah terbiasa tidak mendapat subsidi, Susi mengaku tidak pernah kawatir nelayan akan demo menolak kenaikan BBM. “Yang menolak kenaikan BBM itu bukan nelayan, tapi para pemilik kapal besar di tengah laut yang selama ini menikmati subsidi solar itu,” kata Susi dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Hotel Grand Hyatt, Jalan HM Thamrin, Jakarta (7/11/2014).
Dengan suara serak, Susi menjelaskan selama ini nelayan kecil lebih membutuhkan alat tangkap, kapal yang layak, bahan bakar tersedia di tengah laut dibanding subsidi BBM. “Jadi subsidi Rp11 triliun pertahun untuk nelayan aslinya tidak sampai ke nelayan,” kata dia.
Karena itu, kata Susi, ia sejak tahun 2005 lalu tidak setuju dengan subsidi BBM dan meminta agar pemerintah menghapusnya. Ia mengaku melihat langsung para nelayan di pangandaran tidak pernah mendapat subsidi BBM. “Saya tidak takut dengan demo-demo menolak kenaikan BBM. Karena yang demo bukan nelayan, tapi yang jualan solar ke tongkang,” katanya.
Susi mengaku geram dengan ulah kapal-kapal besar yang memanfaatkan solar bersubsidi ini. Sayangnya, pihaknya selama ini kesulitan memantau kapal-kapal besar yang menggunakan solar bersubsidi ini. Juga adanya mafia pencuri ikan yang masuk ke wilayah laut Indonesia yang tidak terjangkau patroli TNI AL. Patroli TNI AL dan polri, menemui hambatan karena minimnya biaya operasional, seperti kekurangan bahan bakar minyak untuk patroli.
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok
-
Skandal Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta: 103 Anak Jadi Korban, DPR Desak Hukuman Maksimal