Suara.com
Baca 10 detik
Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusumah optimistis bila internal partainya bersatu akan berhasil memenangkan pemilihan umum 2019.
"Asal kita yakin kalau PPP bersatu kita akan menang," kata Dimyati kepada suara.com di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).
Dimyati meyakini PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta yang telah memilih Djan Faridz secara aklamasi sebagai ketua umum, akan mampu menyatukan internal partai.
"Saya dengan kepemimpinan Djan Fariz sebagai ketum, saya yakin PPP akan menang pemilu besok 2019," kata Dimyati.
Seperti diketahui, internal PPP masih dirundung masalah. Internal mereka terbelah, ada yang mendukung Koalisi Merah Putih dan ada yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Puncaknya terjadi pada Oktober 2014.
Sebelum Muktamar VIII di Jakarta diselenggarakan (30 Oktober-2 November 2014), kubu Romahurmuziy (pro KIH atau pemerintah) telah lebih dulu melaksanakan Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, pada 15-18 Oktober 2014. Muktamar di Surabaya menetapkan Romahurmuziy menjadi ketua umum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, walaupun belakangan digugat oleh kubu Suryadharma Ali ke PTUN.
PTUN telah mengabulkan gugatan kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz terhadap kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy. Dengan demikian, SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP belum berlaku sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
"Asal kita yakin kalau PPP bersatu kita akan menang," kata Dimyati kepada suara.com di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).
Dimyati meyakini PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta yang telah memilih Djan Faridz secara aklamasi sebagai ketua umum, akan mampu menyatukan internal partai.
"Saya dengan kepemimpinan Djan Fariz sebagai ketum, saya yakin PPP akan menang pemilu besok 2019," kata Dimyati.
Seperti diketahui, internal PPP masih dirundung masalah. Internal mereka terbelah, ada yang mendukung Koalisi Merah Putih dan ada yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Puncaknya terjadi pada Oktober 2014.
Sebelum Muktamar VIII di Jakarta diselenggarakan (30 Oktober-2 November 2014), kubu Romahurmuziy (pro KIH atau pemerintah) telah lebih dulu melaksanakan Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, pada 15-18 Oktober 2014. Muktamar di Surabaya menetapkan Romahurmuziy menjadi ketua umum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, walaupun belakangan digugat oleh kubu Suryadharma Ali ke PTUN.
PTUN telah mengabulkan gugatan kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz terhadap kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy. Dengan demikian, SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP belum berlaku sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD