Suara.com - Koalisi Merah Putih (KMP) DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan menghadiri sidang paripurna pengukuhan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KMP menilai pengukuhan Ahok sebagai Gubernur DKI diputuskan lewat mekanisme yang tidak benar.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD asal Fraksi Gerindra, M Taufik yang dihubungi Suara.com, melalui sambungan telepon, Jumat (14/11/2014).
"Kami, KMP tidak datang. Buat apa datang di forum yang tidak benar. Keputusan paripurna pengumuman gubernur diputuskan berdasarkan mekanisme yang tidak benar," kata Taufik.
Lebih lanjut Taufik menuding Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, telah mengambil keputusah sepihak.
"Ketua legislatif itu bersifat kolektif. Tidak bisa diputuskan sendiri. Ini lembaga negara, bukan main-main, bukan lembaga sembarangan. Ada mekanisme mengatur bagaimana persidangan di DPRD," kata Taufik.
"Soal undangan rapat pimpinan saja ada aturannya. Harus diparaf oleh dua wakil ketua. Kemarin itu yang paraf fraksi, jadi ini keputusan sepihak. Jelas karena ini kami tidak akan datang ke paripurna," lanjutnya.
Seperti diketahui, DPRD DKI pada Jumat (14/11/2014) pukul 10.30 WIB akan menggelar rapat paripurna pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Pemulihan Sumatra hingga Kampung Haji, Ini 3 Arahan Prabowo di Hambalang
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?