Suara.com - Koalisi Merah Putih (KMP) DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan menghadiri sidang paripurna pengukuhan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KMP menilai pengukuhan Ahok sebagai Gubernur DKI diputuskan lewat mekanisme yang tidak benar.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD asal Fraksi Gerindra, M Taufik yang dihubungi Suara.com, melalui sambungan telepon, Jumat (14/11/2014).
"Kami, KMP tidak datang. Buat apa datang di forum yang tidak benar. Keputusan paripurna pengumuman gubernur diputuskan berdasarkan mekanisme yang tidak benar," kata Taufik.
Lebih lanjut Taufik menuding Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, telah mengambil keputusah sepihak.
"Ketua legislatif itu bersifat kolektif. Tidak bisa diputuskan sendiri. Ini lembaga negara, bukan main-main, bukan lembaga sembarangan. Ada mekanisme mengatur bagaimana persidangan di DPRD," kata Taufik.
"Soal undangan rapat pimpinan saja ada aturannya. Harus diparaf oleh dua wakil ketua. Kemarin itu yang paraf fraksi, jadi ini keputusan sepihak. Jelas karena ini kami tidak akan datang ke paripurna," lanjutnya.
Seperti diketahui, DPRD DKI pada Jumat (14/11/2014) pukul 10.30 WIB akan menggelar rapat paripurna pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!
-
Kemensos Temukan Puluhan Juta Warga Miskin Belum Terlindungi PBI JKN
-
Kecewanya Ketua MA Sunarto Pimpinan PN Depok Kena OTT KPK, Padahal Tunjangan Hakim Baru Naik
-
Sidang Korupsi Kemenaker: Noel Sebut Partai Politik 'Tiga Huruf' Terlibat Kasus Pemerasan K3
-
Banyak Media Terhimpit PHK, Menko PM Janjikan Ada Distribusi Iklan Merata
-
Ironi Kenaikan Tunjangan, Ketua MA Kecewa Berat Pimpinan PN Depok Terjaring OTT KPK
-
Gentengisasi Prabowo, Bisakah Sekuat Genteng Palu Arit?
-
Bersenjata Celurit, Polisi Tangkap Wali Murid dan Keponakan Usai Aniaya Guru MI di Sampang
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
Bareskrim Periksa 3 Tersangka Kasus Penipuan PT DSI, Kerugian Capai Rp2,4 Triliun