Suara.com - Pro dan kontra kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga bahan bakar minyak masih menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan, khususnya pakar dan pengamat.
Pengamat dari Universitas Indonesia Boni Hargens justru mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Boni, kenaikan harga BBM hanyalah upaya pengalihan subsidi dari BBM yang konsumtif ke program kerakyatan substantif, seperti kartu sehat dan kartu pintar.
"Saya kira, memberdayakan rakyat lebih penting makanya kenaikan ini bisa diterima. Kita semua tahu, celah fiskal sempit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Boni, Rabu (19/11/2014).
Lebih lanjut, Boni menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja kalau tidak ada dana. Oleh karena itu, kata dia, kenaikan harga BBM adalah solusi jangka pendek untuk tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat.
"Yang paling penting adalah menyelamatkan rakyat miskin karena kita sedang dalam masa transisi. Kalau pondasi ekonomi sudah kuat, seluruh rakyat akan aman," ungkap Boni.
Boni menjelaskan orientasi Jokowi adalah membangun kualitas manusia Indonesia, secara langsung dan nyata, bukan hanya wacana. Itu sebabnya, Presiden berani mengambil keputusan beresiko seperti ini.
"Dia bekerja untuk perubahan, bukan untuk citra. Itulah bedanya dengan pemerintahan sebelumnya," kata Boni.
Boni mengingatkan agar tugas penting kedepan adalah bagaimana pemerintah serius menjalankan program kartu sakti dan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia.
"Saya kira tugas kedepan itu yang penting. Tidak mudah memang menolak kritik dari pendapat yang tidak setuju dengan keputusan ini," kata dia.
Ia menggambarkan seorang anak kecil yang senang bermain tak senang kalau disuruh belajar dan berdoa. Dia tidak mengerti apa artinya buat dirinya. Tapi, itulah cara terbaik orang tua menyelamatkan masa depan anaknya.
"Seperti itulah kurang lebih analogi kebijakan pengalihan subsidi yang dijalankan pemerintahan Jokowi saat ini," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014) malam. Harganya menjadi Rp8.500 per liter, naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp6.500 per liter. Turut naik juga solar menjadi Rp7.500 per liter. Naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp5.500 per liter.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Janda di Labuhanbatu Dianiaya Besan Hingga Pingsan, Laporan Mandek di Meja Polisi?
-
BRIN Minta Maaf atas Kesalahan Desain Lambang Garuda di Konten Hari Lahir Pancasila
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
Menkes Bingung Harga Obat di RI 2-6 Kali Lebih Mahal dari Harga Pasar Global: Kita Harus Negosiasi
-
Respons PDIP Soal Keakraban Prabowo dan Megawati: Biasa Saja, Sudah Bersahabat Lama
-
Papua Barat Punya Sekolah Berbasis Konservasi Pertama di Indonesia, Apa Beda dengan Sekolah Biasa?
-
Suasana PN Jaksel Riuh! Gugatan Praperadilan Dikabulkan, Kasus Air Keras Andrie Yunus Berlanjut
-
Nadiem Makarim: Chromebook Bikin Negara Hemat Triliunan, Mengapa Saya yang Dituntut?
-
Fenomena Mas Bahlil Ganteng, Kala Kritik di Media Sosial Berbalik Jadi Keuntungan Politik