Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan penunjukan anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR periode 2014-2019 HM Prasetyo menjadi jaksa agung merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Bagi Yasona kemampuan seseorang akan terlihat setelah bekerja. Ia menyontohkan Abraham Samad. Ketika Samad baru terpilih jadi Ketua KPK, banyak pihak yang meragukannya. Tapi, setelah Samad bekerja, ternyata mampu berprestasi.
"Jadi soal integritas, seolah-olah parpol ini tidak jadi obyektif. Gak usahlah ada dikotomi parpol non parpol. Harus ada profesionalisme di bidang penegakan hukum. Dulu banyak orang mengkritik Abraham Samad, nggak paslah, inilah, itulah. Tetap setelah kita lihat, justru beliaulah yang paling progresif pendekatan hukum beliau," kata Yasona di DPR, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
"Saya percaya telah diputuskan Presiden dengan segala pertimbangan matang bahwa Pak Prasetyo jadi jaksa agung yang baru," Yasona menambahkan.
Yasona yakin sebelum menunjuk Prasetyo, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk masukan dari tim.
Yasona berharap setelah menjadi jaksa agung, Prastyo berkoordinasi dengan Kemenkumham dan lembaga penegakan hukum lainnya.
"Saya percaya bahwa jaksa agung yang baru akan dapat bekerjasama dengan Kemenkumham dalam rangka menata pembangunan dan penegakan
hukum. Pasti ada kerjasama yang baik dengan Polri, dengan KPK, dengan Kemenkumham," kata Yasona yang merupakan menteri dari PDI Perjuangan.
Setelah Prasetyo terpilih, kata Yasona, otomatis ia mundur dari keanggotaan di Partai Nasdem dan anggota DPR.
"Kan pasti sudah ada mundurnya. Paling tidak sudah diajukan. Tapi pastilah ada prosedur. Tidak mungkin Pak Presiden ambil keputusan seperti itu
sebelum mengambil semua syarat-syarat. Sudah pasti ada. Hanya mungkin diajukan surat," kata dia.
Bidang hukum sesungguhnya bukan dunia baru bagi Prasetyo. Sebelum masuk partai politik, ia pernah menduduki sejumlah posisi penting di Kejagung. Di antaranya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung (2005 - 2006) dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejagung (2005 - 2006).
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Update Kericuhan Lukas Enembe: 14 Orang Diperiksa, Polisi Data Puluhan Kendaraan yang Rusak
-
Momen Akrab Presiden Prabowo Dialog di Atas Perahu: Borong Keluhan Nelayan Gorontalo
-
Nelayan Tak Boleh Dilupakan, Prabowo Janjikan Perbaikan Kesejahteraan Nasional
-
Prabowo di Gorontalo: Indonesia Kuat, Tak Panik Hadapi Gejolak Dunia karena Swasembada Pangan
-
Prabowo soal MBG: Sekolah yang Butuh Segera Diberi, yang Tidak Perlu Tidak Dipaksakan
-
Anies Baswedan dan Najelaa Shihab Soroti Bahaya AI bagi Pelajar: Otak Bisa Malas Berpikir
-
Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah
-
Prabowo Genjot Ekonomi Biru, Nelayan Disiapkan Jadi Kekuatan Baru Indonesia
-
Terungkap! Ratusan WNA Operator Judi Online di Hayam Wuruk Ternyata Direkrut 'Veteran Kamboja'
-
Menuju Target Nasional Pengurangan Sampah 2029, Ini Kebiasaan yang Harus Digencarkan di Rumah