Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penenggelaman kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia bukan aksi gagah-gagahan pemerintah atau apa yang dia sebut "display politik".
"Tapi ini masuk soal prinsip dalam wilayah kedaulatan Republik," tegas presiden yang akrab disapa Jokowi itu dalam akun Facebook-nya, Minggu (7/12/2014).
"Kita akan ukur secara objektif apakah setelah penenggelaman kapal asing ini hasil tangkapan nelayan kita meningkat? Ekspor kita meningkat? Kesejahteraan nelayan meningkat?" lanjut dia.
Ia mengatakan bahwa setelah langkah penenggelaman, TNI Angkatan Laut akan secara intensif menggelar patroli untuk menjamin wilayah laut Indonesia besih dari penangkap-penangkap ikan ilegal.
"Dan nelayan-nelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi. Ikan-ikan kita masuk ke dalam pasaran internasional, di mana yang menjual dengan harga pasaran internasional adalah nelayan Indonesia," imbuh Presiden.
"Kita harus targetkan sesuai dengan data BPK yaitu hasil tangkapan ikan harus Rp300 trilyun/tahun, jangan seperti kemarin dengan subsidi ke nelayan Rp11 trilyun tapi hasilnya hanya Rp300 milyar/tahun," tulis Jokowi.
Jika target Rp300 triliun itu masuk ke kas negara, lanjut Jokowi, maka pemerintah akan bisa dengan mudah membangun kampung-kampung nelayan, infrastruktur seperti galangan kapal, pasar ikan khusus, dan mengembangkan jaringan pemasaran dunia untuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia.
"Kita harus berpikir jauh ke depan, berpikir untuk memperbaiki kehidupan bangsa, jangan hanya terjebak zona nyaman lalu kita takut memperbaiki keadaan," ujar Jokowi.
Pada Jumat (5/12/2014) TNI Angkatan Laut meledakan dan menenggelamkan kapal-kapal asing milik nelayan Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Tag
Berita Terkait
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Memperkeruh Situasi Nasional, Komunikasi Presiden Ikut Tersorot
-
PKB Heran Jokowi Mendadak Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode: Kemajon!
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI