Suara.com - Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Salah satu topik pembicaraan kedua tokoh adalah masalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Tadi Pak Jokowi sempat mengangkat permasalahan Perppu tentang Pilkada," kata SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, usai pertemuan.
Perppu diberlakukan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung setelah DPR merevisi dan mengesahkan undang-undang yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
"Kebetulan kami punya posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal perppu itu sehingga insya Allah bisa diterima oleh DPR," kata SBY, yang bertemu Presiden selama sekitar 40 menit sebagai Ketua Global Green Growth Institute (GGGI), lembaga internasional yang bermarkas di Korea Selatan.
SBY mengatakan dirinya dan Presiden Jokowi sepakat pemilihan kepala daerah mesti dilakukan secara langsung, sesuai dengan aspirasi rakyat, untuk keberlanjutan demokrasi.
"Terutama dalam pemilihan kepala daerah. Intinya dua itu yang kami tukar pikiran dan bahasnya dalam situasi yang amat baik, 100 persen (sepakat). Mudah-mudahan baguslah untuk ke depannya begitu," katanya.
Presiden Jokowi juga menyatakan sependapat dengan SBY.
"Tadi kan sudah disampaikan secara pintas, terang benderang oleh Pak SBY, ya isinya kira-kira itu. Tapi yang jelas ini masih ada waktu sampai kira-kira Januari (perppu dibahas). Tentu saja ini sesuai dengan harapan rakyat, agar pilihan itu dilaksanakan," kata Presiden.
Ketika ditanya tentang kemungkinan masuknya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Hebat, dia mengatakan, "Ya dalam hal ini perppu-nya dulu, diteruskan kan bisa saja kenapa tidak. Paling tidak, menjadi pintu gerbang, pintu masuk." (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek