Pansel Hakim MK Berikan 15 Nama Calon ke KPK

Suara.com - Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/12/2014), resmi memberikan 15 nama calon hakim yang telah dinyatakan lolos administrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka hari ini juga bertujuan untuk meminta konfirmasi dari pihak KPK berkaitan dengan nama-nama yang sudah lolos tahap awal tersebut.

"Datang ke sini untuk meminta konfirmasi nama-nama calon hakim MK yang diusulkan Presiden. Yang memenuhi syarat ada 15 nama," ungkap Ketua Pansel Hakim MK, Saldi Isra, di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Saldi mengatakan, 15 nama calon tersebut diberikan ke KPK, agar terlebih dahulu dilacak track record-nya sebelum diserahkan ke Presiden. Selain ke KPK, Pansel juga disebut akan menyetorkan nama-nama calon hakim tersebut ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami juga akan menyurati instansi di tempat mereka bekerja, sekadar mengecek bagaimana orang ini bekerja selama di instansi bersangkutan," tambah Saldi.

Lebih jauh, pakar Hukum Tata negara ini mengatakan bahwa rencananya selesai menyerahkan laporan ke KPK, tim Pansel juga langsung akan menuju ke PPATK untuk menyerahkan nama-nama calon hakim.

"Ini langsung mau ke sana," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, tim Pansel telah mengantongi 18 nama calon hakim MK. Namun dua orang kemudian mengundurkan diri, dan satu orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Berikut 15 nama calon hakim MK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi:

1. Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro
2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung
3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia Kantor Pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung
5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya
6. I Dewa Gede Palguna, dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)
7. Imam Anshori Saleh, Komisioner Komisi Yudisial
8. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM
9. Yuliandri, guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas
10. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG dan Presidium Constitutional Democracy Forum)
11. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta
12. Franz Astani, notaris
13. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya
14. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
15. Indra Perwira, dosen Fakultas Universitas Padjajaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjajaran)