Suara.com - Kepala Sub Direktorat Kejahatan dengan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Herry Heryawan mengungkapkan, sudah mengetahui dana yang digunakan oleh enam WNI yang hendak terbang ke Suriah untuk bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Mereka menjual rumah, kan ada satu keluarga bapak ibu satu anak, rumah mereka yang di sana (Bulukumba, Sulawesi Selatan) dijual," ujar Herry di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (27/12/2014).
Herry menambahkan, dari hasil jual rumah tersebut, mereka mendapatkan dana sebesar 9.000 Dolar Amerika, atau lebih dari Rp100 juta, yang dimanfaatkan untuk membiayai kepergian mereka ke Suriah.
Lebih lanjut Herry menuturkan, dari hasil pemeriksaan, ke enam orang ini sudah mengakui merencanakan perjalanan menuju Suriah.
Rencananya mereka kan menuju Istambul, Turki lewat Doha, Qatar, dan segera menyebarng ke Suriah.
"Tujuannya untuk melaksanakan syariat Islam, karena menurut mereka, di sana mereka bisa menjalankan secara bebas syariat Islam karena di Indonesia ada Bhineka Tunggal Ika yang masih banyak agama dan seolah-olah tidak bebas," tuturnya.
Sesampainya di Suriah, ke enam orang tersebut tidak mau kembali lagi ke Indonesia, hal ini terlihat pada saat ditangkap mereka tidak membawa koper hanya membawa badan dan ransel.
"Karena memang mereka betul-betul mau hijrah di sana, tidak akan kembali lagi," tandasnya.
Sebelumnya, Penyidik Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga akan terbang ke Suriah.
Mereka ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (27/12/2014), pukul 03.00 WIB.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengungkapkan, enam WNI tersebut diduga menggunakan pasport palsu.
Ke enam orang ini akan berangkat ke Suriah dengan menggunakan Qatar Airlines 959 via Doha.
Ke enam orang tersebut berinisial Abd Jbr, Ahm Abd, Rtn Prt, Mhm Ash, Ash Jml, Nbl Ayp.
Berita Terkait
-
Peneror Konser Taylor Swift Menyesal, di Apartemennya Ditemukan Bahan Pembuatan Bom
-
Terinspirasi ISIS, Dua Remaja AS Rencanakan Ledakan Massal, Targetkan Puluhan Korban
-
AS Diteror Mantan Tentaranya Sendiri: Tembaki Kampus, 4 Orang Jadi Korban
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Empat Pendukung ISIS di Sumatera Diciduk Densus 88! Gunakan Media Sosial untuk Provokasi Teror
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden