Suara.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah menyiapkan ruang isolasi bagi terpidana mati yang akan menjalani eksekusi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap.
"Khusus untuk (terpidana mati) yang akan dieksekusi sekian orang nanti, akan kita siapkan tempatnya supaya diawasi dengan khusus kalau itu sudah ada perintahnya atau jelas akan dieksekusi," kata Kepala Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkumham Jateng, Yuspahruddin, Rabu (7/1/2015).
Ia mengatakan jika sudah ada kejelasan terkait waktu pelaksanaan eksekusi mati, Kanwil Kemenkumham akan segera berkoordinasi dengan para kepala lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan.
Menurut dia, koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari lapas yang memiliki tempat khusus yang dapat diawasi dan tidak berbaur dengan warga binaan atau narapidana lainnya.
"Selama ini di Lapas Batu ada tempatnya. Nah sekarang tempatnya itu sudah terisi macam-macam," katanya.
Ia mengatakan bahwa salah satu lapas di Nusakambangan yang memiliki tempat khusus untuk mengisolasi terpidana mati sebelum menjalani eksekusi, yakni Lapas Besi.
Nantinya, kata dia, warga binaan Lapas Besi bisa diarahkan untuk tidak datang ke tempat khusus atau blok itu.
"Kita siapkan tetapi ini tergantung kesiapan Lapas Besi juga," katanya.
Kendati demikian, Yuspahrudin mengatakan bahwa hingga saat ini dua terpidana mati di Lapas Pulau Nusakambangan yang dikabarkan akan menjalani eksekusi belum dipindahkan ke tempat khusus atau ruang isolasi tersebut.
Menurut dia, hal itu disebabkan pihaknya belum mendapat perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham terkait pemindahan tersebut dan belum adanya kejelasan waktu pelaksanaan eksekusi.
"Yang di Lapas Pasir Putih sampai sekarang juga masih di Pasir Putih karena belum ada kejelasannya. Kalau sudah ada kejelasannya, nanti kita akan koordinasi dengan para kalapas di sana, siapa yang punya tempat khusus," kata dia.
Disinggung mengenai pemberitaan yang menyebutkan jika pelaksanaan eksekusi bagi enam terpidana mati akan dilakukan bersamaan di Nusakambangan, dia mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat permintaan tempat eksekusi bagi enam terpidana mati tersebut.
"Secara bersamaan belum ada permintaannya. Yang pernah itu dulu (permintaan tempat eksekusi bagi satu terpidana mati, red.) tetapi sampai sekarang tidak ada komentar, tidak ada lagi, kami cuma menunggu. Saya yakin Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengizinkan karena tidak masalah tempatnya, sudah ada di sana (Nusakambangan, red.)," katanya.
Menurut dia, pihaknya hingga sekarang juga belum menerima informasi mengenai kapan empat terpidana mati lainnya yang akan dieksekusi itu bakal dipindah ke Nusakambangan.
Ia mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati ke Nusakambangan harus ada izin dari Dirjen Pemasyarakatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung