Suara.com - Institusi kepolisian (Polri) dianggap memang sangat penting untuk perjalanan demokrasi bangsa Indonesia.
"Apa yang terjadi, gonjang-ganjing pergantian Kapolri, ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian ini sangat pentingnya bagi perjalanan demokrasi bangsa kita," ujar pengamat politik sekaligus Direktur Populi Center, Nico Harjanto, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Nico menambahkan, makanya (pemerintah) harus ekstra hati-hati dalam mengelola institusi kepolisian.
"Apabila salah mengelola, akan berakibat mundurnya demokrasi bangsa yang luar biasa," imbuhnya.
Nico pun menuturkan, terkait pergantian Kapolri, yang 'bermain' memang bukan hanya orang-orang yang aspiran atau mereka yang ingin menjadi Kapolri.
"Tetapi (juga) kekuatan-kekuatan politik yang ada di belakang, yang ada di luar Polri," tuturnya.
Makanya menurut Nico, lembaga seperti Polri juga perlu dibentengi. Tujuannya, agar institusi Polri mempunyai imunitas terhadap penetrasi politik.
Lebih lanjut, Nico menegaskan bahwa pergantian di tubuh Polri tidak bisa diselesaikan melalui "secret garden politics".
"Ada 'taman' yang rahasia yang selalu berpindah-pindah, yang hanya dilakukan di rumah atau di rumah makan. Seharusnya dibuka. (Dan) Yang harus membukanya adalah Presiden," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bolehkan Polisi Razia di Jalan Kampung? Cek Aturan dan Syarat Sahnya di Sini!
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Tiba di Bareskrim, Terjerat Kasus Pencucian Uang
-
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global W3LL, Incar Transaksi Rp350 Miliar
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Gempa Hokkaido Magnitudo 6,2 Picu Risiko Tanah Longsor
-
3 Demo Bakal Kepung Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Imbau Warga Hindari Sejumlah Titik
-
Lokasi Penembakan di Acara Trump Sama dengan TKP Percobaan Pembunuhan Reagan
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman