Suara.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan menguntungkan bagi Polri.
"Polri tidak akan nyaman bila harus kembali berhadap-hadapan dengan KPK yang memiliki potensi untuk menyerang mereka. Plt Kapolri Komjen Polisi Badroeddin Haiti pasti juga merasakan ketidaknyamanan itu," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Ia mengatakan KPK juga lebih memiliki modal berupa dukungan publik. Bila terjadi konflik, maka publik akan lebih mendukung KPK daripada Polri. Secara pendanaan Polri lebih memiliki modal, tetapi mereka miskin dukungan publik.
Ia menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih Badroeddin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri merupakan upaya untuk mereduksi kemungkinan konflik antara KPK dan Polri.
"Selain itu, Badroeddin tentu dinilai sebagai figur yang lebih bisa diterima oleh publik dan internal Polri. Presiden tentu mempertimbangkan hal itu," tuturnya.
Terkait Badroeddin yang juga disebut-sebut sebagai salah satu perwira polisi yang juga memiliki "rekening gendut," Firman mengatakan sangat sulit bila harus mencari figur yang benar-benar bersih.
"Saya pikir perwira-perwira yang sudah menyandang bintang di pundaknya biasa seperti itu. Kalau ingin perwira seperti Pak Hoegeng, (mantan Kapolri yang dikenal bersih) tentu sangat sulit. Mungkin hanya dia satu-satunya, tidak akan ada Hoegeng yang lain," katanya.
Presiden Jokowi telah menyatakan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/1/2015) malam.
"Menunda, bukan membatalkan. Itu perlu digarisbawahi," ujar Presiden.
Dalam jumpa pers tersebut, Presiden juga menyampaikan keputusan untuk memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman dari jabatan Kapolri. Untuk mengisi jabatan tersebut, Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badroeddin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.
KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan suap dan rekening yang tidak wajar. (Antara)
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polisi Lepas Maling Motor di Cikarang Langgar Prosedur? Ini Kata Propam
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026