Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?

Suara.com - Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang menjadi salah satu dari deretan kepala daerah yang tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dia dicokok petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sembilan orang lainnya pada Kamis, 18 Desember 2025.

Di sisi lain, KPK juga telah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, termasuk ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Kemudian, Ade dan tujuh orang lainnya dibawa petugas KPK ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Setelah pemeriksaan dan ekspos perkara di internal lembaga antirasuah, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya, H.M. Kunang (HMK) sekaligus Kepala Desa Sukadami, serta Sarjan (SRJ) dari pihak swasta.

Kronologi Perkara

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Ade menjalin komunikasi dengan Sarjan setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bekasi. Sarjan merupakan pihak swasta yang menjadi penyedia paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dalam rentang satu tahun sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, Ade diduga rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara Kunang dan pihak lainnya.

“Adapun total ‘ijon’ yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

“Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar,” tambah dia.

Dari keterangan tersebut, total ‘ijon’ yang diterima Ade mencapai Rp14,2 miliar. Dalam operasi senyap yang telah dilakukan, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta.

Baca Juga: Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi

“Uang tersebut merupakan sisa setoran ‘ijon’ keempat dari SRJ kepada ADK melalui para perantara,” tandas Asep.

Atas perbuatannya, Ade dan ayahnya selaku pihak penerima diduga melanggar Pasal 12a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Untuk itu, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

Kejanggalan LHKPN

Di tengah proses hukum terhadap Ade, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan Ade kepada KPK menjadi sorotan lantaran adanya kejanggalan. Sebab, Ade mencatatkan kepemilikan atas 31 bidang tanah. Namun, 29 bidang tanah di antaranya tidak tertulis asal-usulnya.

Dilihat dari LHKPN yang disampaikan Ade kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Agustus 2025, dia memiliki total kekayaan lebih dari Rp79 miliar.