Suara.com - Mahkamah Federal Malaysia, pada Rabu (21/1/2015), menolak upaya terakhir Gereja Katolik yang meminta agar putusan pengadilan yang melarang umat Kristen menggunakan kata Allah ditinjau kembali.
Mahkamah Federal Malaysia, yang setara dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, mengatakan tidak akan meninjau kembali putusan dalam kasus itu karena tidak ada prosedur yang disalahi dalam proses pengadilan sebelumnya, demikian dikatakan Hakim Abdul Hamid Embong di Putrajaya.
"Putusan pengadilan hari ini sangat mengecewakan. Tetapi kami menghormati Mahkamah Federal dan hanya ingin agar negeri ini hidup adalam harmoni serta kedamaian. Karenanya kami berharap hak-hak dan iman minoritas di negeri ini tak akan ditekan," kata Romo Lawrence Andres, pendiri surat kabar Herald, yang mengajukan gugatan itu.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia pertama kali melarang Herald menggunakan kata "Allah" pada 2008. Kementerian itu beralasan Allah hanya boleh digunakan oleh umat Islam dan penggunaan kata Allah oleh agama lain hanya akan menciptakan kebingungan.
Larangan itu memicu serangkaian proses hukum, mulai dari gugatan hingga upaya banding berkali-kali yang berakhir pada Juni 2014, ketika Mahkamah Agung Malaysia memperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia untuk melarang Herald menggunakan kata Allah. (Bloomberg)
Tag
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata