Suara.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengamanatkan untuk tahun 2015 sebanyak empat kabupaten di Papua akan diselenggarakan pemilukada, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Asmat. Sayangnya, hingga kini baru dua kabupaten yang dinilai siap untuk menggelar pesta demokrasi.
"Hingga saat ini sudah dua kabupaten yang menyatakan siap melaksanakan pemilukada, yaitu Nabire dan Waropen, sedangkan Asmat dan Keerom belum karena terganjal masalah alokasi dana pemerintah daerah, bukan penyelenggara yang tidak siap," kata Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua, Tarwinto, di Jayapura, Kamis (22/1/2015).
Tarwinto menambahkan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Nabire sudah siap menggelar pemilukada karena kedua daerah tersebut sudah menyiapkan anggarannya. Di Kabupaten Waropen, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp25 miliar dan Kabupaten Nabire Rp30 miliar.
"Sementara untuk Kabupaten Asmat sebelumnya diusulkan Rp45 miliar, tapi yang disetujui hanya Rp15 miliar. Anggaran Rp45 miliar itu kan pengembangan dari struktur pemerintahan sebab Asmat saat itu mekar otomatis ada penambahan distrik (kecamatan)," katanya.
Tarminto mengatakan sebagai solusi, KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Asmat agar membuat rancangan biaya sesuai dengan tahapan.
Sementara untuk Kabupaten Keerom, anggaran pemilukada yang diajukan Rp25 miliar, namun dana yang disetujui baru Rp3 miliar dan anggaran dengan jumlah itu tidak bisa meng-cover kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilukada.
"Uang segitu dari sisi mana KPU dapat bekerja? Ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius untuk suksesi," katanya.
Jika Pemerintah Kabupaten Asmat beralasan bahwa DPRD setempat tidak yakin perppu akan disetujui dalam acuan pemilukada, menurut Tarminto, maka akan merujuk ke undang-undang berikutnya.
"Kalau tidak disetujui di DPR maka otomatis dana itu tidak dapat gunakan. Tapi semestinya ini kan disetujui untuk pelaksanaan pemilukada," katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
-
Demokrat "Walk Out" RUU Pilkada, Pasek: Wajar, Tak Perlu Sakit Hati
-
Demokrat Pilih Pilkada Langsung, Koalisi Merah Putih: Kita Lihat Saja Nanti
-
Soal Mahalnya Biaya Pilkada Langsung, Ahok: Tidak Masuk Akal
-
Pengamat: Jangan Sampai RUU Pilkada Jadi Proyek DPR
-
Advokat: Kewenangan Pemilukada Oleh DPRD TIngkatkan Politik Uang
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota