Suara.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengamanatkan untuk tahun 2015 sebanyak empat kabupaten di Papua akan diselenggarakan pemilukada, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Asmat. Sayangnya, hingga kini baru dua kabupaten yang dinilai siap untuk menggelar pesta demokrasi.
"Hingga saat ini sudah dua kabupaten yang menyatakan siap melaksanakan pemilukada, yaitu Nabire dan Waropen, sedangkan Asmat dan Keerom belum karena terganjal masalah alokasi dana pemerintah daerah, bukan penyelenggara yang tidak siap," kata Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua, Tarwinto, di Jayapura, Kamis (22/1/2015).
Tarwinto menambahkan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Nabire sudah siap menggelar pemilukada karena kedua daerah tersebut sudah menyiapkan anggarannya. Di Kabupaten Waropen, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp25 miliar dan Kabupaten Nabire Rp30 miliar.
"Sementara untuk Kabupaten Asmat sebelumnya diusulkan Rp45 miliar, tapi yang disetujui hanya Rp15 miliar. Anggaran Rp45 miliar itu kan pengembangan dari struktur pemerintahan sebab Asmat saat itu mekar otomatis ada penambahan distrik (kecamatan)," katanya.
Tarminto mengatakan sebagai solusi, KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Asmat agar membuat rancangan biaya sesuai dengan tahapan.
Sementara untuk Kabupaten Keerom, anggaran pemilukada yang diajukan Rp25 miliar, namun dana yang disetujui baru Rp3 miliar dan anggaran dengan jumlah itu tidak bisa meng-cover kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilukada.
"Uang segitu dari sisi mana KPU dapat bekerja? Ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius untuk suksesi," katanya.
Jika Pemerintah Kabupaten Asmat beralasan bahwa DPRD setempat tidak yakin perppu akan disetujui dalam acuan pemilukada, menurut Tarminto, maka akan merujuk ke undang-undang berikutnya.
"Kalau tidak disetujui di DPR maka otomatis dana itu tidak dapat gunakan. Tapi semestinya ini kan disetujui untuk pelaksanaan pemilukada," katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
-
Demokrat "Walk Out" RUU Pilkada, Pasek: Wajar, Tak Perlu Sakit Hati
-
Demokrat Pilih Pilkada Langsung, Koalisi Merah Putih: Kita Lihat Saja Nanti
-
Soal Mahalnya Biaya Pilkada Langsung, Ahok: Tidak Masuk Akal
-
Pengamat: Jangan Sampai RUU Pilkada Jadi Proyek DPR
-
Advokat: Kewenangan Pemilukada Oleh DPRD TIngkatkan Politik Uang
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar