Suara.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengamanatkan untuk tahun 2015 sebanyak empat kabupaten di Papua akan diselenggarakan pemilukada, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Asmat. Sayangnya, hingga kini baru dua kabupaten yang dinilai siap untuk menggelar pesta demokrasi.
"Hingga saat ini sudah dua kabupaten yang menyatakan siap melaksanakan pemilukada, yaitu Nabire dan Waropen, sedangkan Asmat dan Keerom belum karena terganjal masalah alokasi dana pemerintah daerah, bukan penyelenggara yang tidak siap," kata Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua, Tarwinto, di Jayapura, Kamis (22/1/2015).
Tarwinto menambahkan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Nabire sudah siap menggelar pemilukada karena kedua daerah tersebut sudah menyiapkan anggarannya. Di Kabupaten Waropen, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp25 miliar dan Kabupaten Nabire Rp30 miliar.
"Sementara untuk Kabupaten Asmat sebelumnya diusulkan Rp45 miliar, tapi yang disetujui hanya Rp15 miliar. Anggaran Rp45 miliar itu kan pengembangan dari struktur pemerintahan sebab Asmat saat itu mekar otomatis ada penambahan distrik (kecamatan)," katanya.
Tarminto mengatakan sebagai solusi, KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Asmat agar membuat rancangan biaya sesuai dengan tahapan.
Sementara untuk Kabupaten Keerom, anggaran pemilukada yang diajukan Rp25 miliar, namun dana yang disetujui baru Rp3 miliar dan anggaran dengan jumlah itu tidak bisa meng-cover kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilukada.
"Uang segitu dari sisi mana KPU dapat bekerja? Ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius untuk suksesi," katanya.
Jika Pemerintah Kabupaten Asmat beralasan bahwa DPRD setempat tidak yakin perppu akan disetujui dalam acuan pemilukada, menurut Tarminto, maka akan merujuk ke undang-undang berikutnya.
"Kalau tidak disetujui di DPR maka otomatis dana itu tidak dapat gunakan. Tapi semestinya ini kan disetujui untuk pelaksanaan pemilukada," katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
-
Demokrat "Walk Out" RUU Pilkada, Pasek: Wajar, Tak Perlu Sakit Hati
-
Demokrat Pilih Pilkada Langsung, Koalisi Merah Putih: Kita Lihat Saja Nanti
-
Soal Mahalnya Biaya Pilkada Langsung, Ahok: Tidak Masuk Akal
-
Pengamat: Jangan Sampai RUU Pilkada Jadi Proyek DPR
-
Advokat: Kewenangan Pemilukada Oleh DPRD TIngkatkan Politik Uang
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Jelang Muktamar PBNU, NU Sumsel Titip Pesan kepada Gus Rozin: Perkuat Ranting dan Pesantren
-
Gokil dan Kreatif! 20 Inspirasi Lomba 17 Agustus Kekinian Dijamin Seru Abis!
-
Tim 9 Bakal Periksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hari Ini di Rutan KPK
-
Lonjakan Harga Minyak Dunia dan Isu Bunga Fed Buat Dolar AS Makin Perkasa
-
KKI Sebut Hinaan Nakes ke Pasien di Medsos Belum Tentu Bullying
-
Mengenal 5 Tokoh Penting di Balik Lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia
-
LBH Medan Minta Polda Sumut Usut Tuntas Kematian Mantan Istri Polisi
-
9 Sunscreen dengan Proteksi Blue Light untuk Pekerja Kantoran
-
Tak Kejar Validasi, Marc Marquez Tetap Tenang dengan 7 Gelar Juara Dunia
-
KKI Kantongi 10 Nakes Hina Pasien BPJS di Medsos, Dokter hingga Perawat Bakal Dipanggil