Suara.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengamanatkan untuk tahun 2015 sebanyak empat kabupaten di Papua akan diselenggarakan pemilukada, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Asmat. Sayangnya, hingga kini baru dua kabupaten yang dinilai siap untuk menggelar pesta demokrasi.
"Hingga saat ini sudah dua kabupaten yang menyatakan siap melaksanakan pemilukada, yaitu Nabire dan Waropen, sedangkan Asmat dan Keerom belum karena terganjal masalah alokasi dana pemerintah daerah, bukan penyelenggara yang tidak siap," kata Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua, Tarwinto, di Jayapura, Kamis (22/1/2015).
Tarwinto menambahkan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Nabire sudah siap menggelar pemilukada karena kedua daerah tersebut sudah menyiapkan anggarannya. Di Kabupaten Waropen, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp25 miliar dan Kabupaten Nabire Rp30 miliar.
"Sementara untuk Kabupaten Asmat sebelumnya diusulkan Rp45 miliar, tapi yang disetujui hanya Rp15 miliar. Anggaran Rp45 miliar itu kan pengembangan dari struktur pemerintahan sebab Asmat saat itu mekar otomatis ada penambahan distrik (kecamatan)," katanya.
Tarminto mengatakan sebagai solusi, KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Asmat agar membuat rancangan biaya sesuai dengan tahapan.
Sementara untuk Kabupaten Keerom, anggaran pemilukada yang diajukan Rp25 miliar, namun dana yang disetujui baru Rp3 miliar dan anggaran dengan jumlah itu tidak bisa meng-cover kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilukada.
"Uang segitu dari sisi mana KPU dapat bekerja? Ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius untuk suksesi," katanya.
Jika Pemerintah Kabupaten Asmat beralasan bahwa DPRD setempat tidak yakin perppu akan disetujui dalam acuan pemilukada, menurut Tarminto, maka akan merujuk ke undang-undang berikutnya.
"Kalau tidak disetujui di DPR maka otomatis dana itu tidak dapat gunakan. Tapi semestinya ini kan disetujui untuk pelaksanaan pemilukada," katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
-
Demokrat "Walk Out" RUU Pilkada, Pasek: Wajar, Tak Perlu Sakit Hati
-
Demokrat Pilih Pilkada Langsung, Koalisi Merah Putih: Kita Lihat Saja Nanti
-
Soal Mahalnya Biaya Pilkada Langsung, Ahok: Tidak Masuk Akal
-
Pengamat: Jangan Sampai RUU Pilkada Jadi Proyek DPR
-
Advokat: Kewenangan Pemilukada Oleh DPRD TIngkatkan Politik Uang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
Terkini
-
Kapolda Metro ke Anggota: Jangan Sakiti Hati Masyarakat, Satu Kesalahan Bisa Hapus Seluruh Prestasi!
-
Thomas Djiwandono Geser ke BI, Benarkah Juda Agung Jadi Wamenkeu Baru Pilihan Prabowo?
-
Usut Kasus Korupsi Rumah Jabatan, KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Hari Ini
-
70 Anak Indonesia Terpapar Komunitas Kekerasan TCC, Komisi X DPR: Tentu Ini Jadi Persoalan Serius
-
Sanksi Menanti! Mahasiswa UNISA Yogyakarta Pelaku Kekerasan Akhirnya Mengaku
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Pria 55 Tahun di Pasar Minggu Diduga Lecehkan Anak, Polisi Evakuasi dari Amukan Warga
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami