Suara.com - Ratusan mahasiswa, masyarakat dan pemuda Kabupaten Jayawijaya, Papua menggelar demonstrasi damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (27/1/2015).
Kedatangan massa meminta DPR Papua mendesak pihak Kepolisian Daerah Papua untuk tidak membangun Markas Komando Brigadir Mobil di Jayawijaya, Pegunungan Tengah, serta pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah seperti wacana yang mencuat belakangan ini.
Koordinator aksi Alius Asso ketika menyampaikan pernyataan sikap mengatakan, Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Jayawijaya secara tegas menolak kedua wacana itu. Menurutnya, isu perang suku jangan dijadikan alasan utama dalam membangun Mako Brimob di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
"Pembentukan Mako Brimob akan jadi pintu masuk pemekaran provinsi. Tapi pertanyaannya pendidikan, kesehatan dan ekonomi sosial belum terpenuhi. Para elit politik dan penguasa di Jayawijaya hanya menambah luka batin masyarakat yang tak akan terobati," ungkap Allius Asso.
Selain itu tambahnya lagi, lahan untuk membangun Mako Brimob merupakan harapan anak cucu ke depan dalam membangun tempat tinggal mereka. Pembangunan Mako Brimob juga tak seizin pemilik ulayat, tokoh adat, dan masyarakat. Rencana pembangunan itu bukan kemauan dan kepetingan rakyat tapi elit politik.
"Kami minta Mendagri dan Menkopulhukam segera mewarning elit politik, yang mementingkan kepentingannya. Harusnya yang dibangun bukan Mako Brimob, tapi memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Mako Brimob harus dihentikan,"tegasnya.
Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima para pendemo didampingi sejumlah anggota dewas setempat mengakui, pihaknya juga menolak rencana pembangunan Mako Brimob dan pemekaran provinsi.
Yunus Wonda beralasan, penolakan dilakukan karena perangkat keamanan yang ada di wilayah Pegunungan Tengah sudah cukup mengcover wilayah setempat. Yunus pun berjanji dalam waktu dekat aspirasi pendemo akan disampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo. (Lidya Salmah)
Tag
Berita Terkait
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana