Suara.com - Ratusan mahasiswa, masyarakat dan pemuda Kabupaten Jayawijaya, Papua menggelar demonstrasi damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (27/1/2015).
Kedatangan massa meminta DPR Papua mendesak pihak Kepolisian Daerah Papua untuk tidak membangun Markas Komando Brigadir Mobil di Jayawijaya, Pegunungan Tengah, serta pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah seperti wacana yang mencuat belakangan ini.
Koordinator aksi Alius Asso ketika menyampaikan pernyataan sikap mengatakan, Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Jayawijaya secara tegas menolak kedua wacana itu. Menurutnya, isu perang suku jangan dijadikan alasan utama dalam membangun Mako Brimob di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
"Pembentukan Mako Brimob akan jadi pintu masuk pemekaran provinsi. Tapi pertanyaannya pendidikan, kesehatan dan ekonomi sosial belum terpenuhi. Para elit politik dan penguasa di Jayawijaya hanya menambah luka batin masyarakat yang tak akan terobati," ungkap Allius Asso.
Selain itu tambahnya lagi, lahan untuk membangun Mako Brimob merupakan harapan anak cucu ke depan dalam membangun tempat tinggal mereka. Pembangunan Mako Brimob juga tak seizin pemilik ulayat, tokoh adat, dan masyarakat. Rencana pembangunan itu bukan kemauan dan kepetingan rakyat tapi elit politik.
"Kami minta Mendagri dan Menkopulhukam segera mewarning elit politik, yang mementingkan kepentingannya. Harusnya yang dibangun bukan Mako Brimob, tapi memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Mako Brimob harus dihentikan,"tegasnya.
Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima para pendemo didampingi sejumlah anggota dewas setempat mengakui, pihaknya juga menolak rencana pembangunan Mako Brimob dan pemekaran provinsi.
Yunus Wonda beralasan, penolakan dilakukan karena perangkat keamanan yang ada di wilayah Pegunungan Tengah sudah cukup mengcover wilayah setempat. Yunus pun berjanji dalam waktu dekat aspirasi pendemo akan disampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo. (Lidya Salmah)
Tag
Berita Terkait
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Detik-detik Mencekam Evakuasi 6 Kopassus di Elelim, Diserang Massa Saat Rusuh Berdarah di Papua
-
Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji