Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari PKS Al Muzamil Yusuf mengkritik Tim Konsultatif Independen yang bertugas memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait upaya penyelesaian kemelut KPK dan Polri. Ia menyarankan agar tim independen jangan gampang memberikan pernyataan kepada publik karena mereka bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
"Saya sarankan tim independen ngobrolnya ke presiden tidak usah ke publik. Harusnya ke Presiden saja, tertutup, tidak usah membuka ke publik dan membuat kontroversi," kata Muzamil di DPR, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Muzamil mengatakan Tim Konsultatif Independen yang beranggotakan sembilan tokoh nasional tersebut merupakan tim ad hoc yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.
Terkait lima rekomendasi kepada Jokowi yang disampaikan oleh Ketua Tim Konsultatif Independen Buya Syafii Maarif di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/1/2015) kemarin, Muzamil belum mau berkomentar.
"Kalau Komisi III menunggu saja, biar kita hormati saja, itu kan tim Presiden. Kita belum mendapat laporan resmi (dari Presiden), saya tidak mau mengomentari yang belum menjadi sikap Presiden. Kita nunggu saja," katanya.
Ketika diminta menanggapi salah satu rekomendasi yaitu agar Presiden Jokowi menunda pelantikan calon Kapolri Komisaris Budi Gunawan karena yang bersangkutan berstatus tersangka tindak pidana korupsi, Muzamil itu dikembalikan kepada keputusan Presiden Jokowi.
"(Untuk Budi Gunawan) Kita sudah menyelesaikan tugas kita (fit and proper test) dan itu kembalikan ke presiden, itulah sebabnya biar kita agar lebih jernih memandangnya dan lebih jelas prosedur, kita serahkan ke Presiden, kita saling menghormati saja, tugas DPR apa, tugas Presiden apa," katanya.
Berita Terkait
-
AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Pelemparan Bom Molotov di Koja Terekam CCTV, Diduga Dilakukan 4 Orang
-
Tak Bisa Sembunyi! Polda Jabar Gandeng Meta Lacak Jejak Taufik Penyiksa Kekasih di Rancaekek
-
Bukan di Jalanan! Pengamat Sebut Pengerahan Siswa Batam Dukung MBG Justru Rusak Citra Program
-
Nadiem Sebut Pengadaan Chromebook Darurat Gegara Covid-19: Guru Teriak Minta Laptop
-
Sepakat! Selat Hormuz Dikelola Iran, Bentuk Jalur Komunikasi Darurat dengan AS
-
Mimpi Bebas Banjir! Akhirnya Pompa Rawa Buaya akan Dibangun Setelah Bertahun-tahun Diabaikan
-
Gubernur Bank Iran: Kami Tak Wajib Beli Produk Amerika Setelah Damai
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian