Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari PKS Al Muzamil Yusuf mengkritik Tim Konsultatif Independen yang bertugas memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait upaya penyelesaian kemelut KPK dan Polri. Ia menyarankan agar tim independen jangan gampang memberikan pernyataan kepada publik karena mereka bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
"Saya sarankan tim independen ngobrolnya ke presiden tidak usah ke publik. Harusnya ke Presiden saja, tertutup, tidak usah membuka ke publik dan membuat kontroversi," kata Muzamil di DPR, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Muzamil mengatakan Tim Konsultatif Independen yang beranggotakan sembilan tokoh nasional tersebut merupakan tim ad hoc yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.
Terkait lima rekomendasi kepada Jokowi yang disampaikan oleh Ketua Tim Konsultatif Independen Buya Syafii Maarif di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/1/2015) kemarin, Muzamil belum mau berkomentar.
"Kalau Komisi III menunggu saja, biar kita hormati saja, itu kan tim Presiden. Kita belum mendapat laporan resmi (dari Presiden), saya tidak mau mengomentari yang belum menjadi sikap Presiden. Kita nunggu saja," katanya.
Ketika diminta menanggapi salah satu rekomendasi yaitu agar Presiden Jokowi menunda pelantikan calon Kapolri Komisaris Budi Gunawan karena yang bersangkutan berstatus tersangka tindak pidana korupsi, Muzamil itu dikembalikan kepada keputusan Presiden Jokowi.
"(Untuk Budi Gunawan) Kita sudah menyelesaikan tugas kita (fit and proper test) dan itu kembalikan ke presiden, itulah sebabnya biar kita agar lebih jernih memandangnya dan lebih jelas prosedur, kita serahkan ke Presiden, kita saling menghormati saja, tugas DPR apa, tugas Presiden apa," katanya.
Berita Terkait
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah