Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari PKS Al Muzamil Yusuf mengkritik Tim Konsultatif Independen yang bertugas memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait upaya penyelesaian kemelut KPK dan Polri. Ia menyarankan agar tim independen jangan gampang memberikan pernyataan kepada publik karena mereka bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
"Saya sarankan tim independen ngobrolnya ke presiden tidak usah ke publik. Harusnya ke Presiden saja, tertutup, tidak usah membuka ke publik dan membuat kontroversi," kata Muzamil di DPR, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Muzamil mengatakan Tim Konsultatif Independen yang beranggotakan sembilan tokoh nasional tersebut merupakan tim ad hoc yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.
Terkait lima rekomendasi kepada Jokowi yang disampaikan oleh Ketua Tim Konsultatif Independen Buya Syafii Maarif di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/1/2015) kemarin, Muzamil belum mau berkomentar.
"Kalau Komisi III menunggu saja, biar kita hormati saja, itu kan tim Presiden. Kita belum mendapat laporan resmi (dari Presiden), saya tidak mau mengomentari yang belum menjadi sikap Presiden. Kita nunggu saja," katanya.
Ketika diminta menanggapi salah satu rekomendasi yaitu agar Presiden Jokowi menunda pelantikan calon Kapolri Komisaris Budi Gunawan karena yang bersangkutan berstatus tersangka tindak pidana korupsi, Muzamil itu dikembalikan kepada keputusan Presiden Jokowi.
"(Untuk Budi Gunawan) Kita sudah menyelesaikan tugas kita (fit and proper test) dan itu kembalikan ke presiden, itulah sebabnya biar kita agar lebih jernih memandangnya dan lebih jelas prosedur, kita serahkan ke Presiden, kita saling menghormati saja, tugas DPR apa, tugas Presiden apa," katanya.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'