Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menuturkan, di balik gaji pegawai negeri sipil PNS di DKI yang cukup besar tak bakal membuat PNS di daerah merasa iri.
"Nggak, PNS itu nggak iri, yang berpolemik bukan PNS tapi di luar PNS. PNS nggak ada berpolemik karena sejak awal ikut seleksi awal PNS sudah tahu bekerja di instansi mana," ucap Yuddy di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).
Nantinya, kata Yuddy, PNS di daerah dapat memperoleh hasil yang besar jika pemerintah setempat telah melakukan perubahan sistem penggajian PNS dan perubahan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis dengan sistem poin.
Semakin poin itu banyak maka penghasilan yang didapat akan besar, namun tidak sebesar yang diperoleh oleh PNS di ibu kota.
"Jadi kalau berada di daerah lain mengikuti kondisi daerah masing-masing. Tidak mungkin kerja di Bandung menuntut gaji seperti di DKI," ujarnya.
Dengan gaji besar buat PNS di DKI, dia mengaku tak akan heran jika nantinya banyak yang minat jadi PNS.
Dia juga meminta pemerintah setempat untuk bisa lebih kreatif menciptakan kondisi lingkungan kerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) daerah.
"Kalau tidak pegawai-pegawai terbaik (akan lebih) melirik DKI, Kaltim atau Riau yang memiliki ruang penganggaran yang besar. Misal, Pemkot Bandung tidak ingin pada lari ke DKI ya dia harus upgrade ke tingkat yang lebih baik," jelasnya.
Yuddy menyarankan kepada pemprov DKI untuk menerangkan kepada masyarakat, terutama yang non PNS agar dapat memahami sistem yang kini diterapkan oleh pemerintah Jakarta.
"Yang paling penting memberi kejelasan kepada masyarakat non PNS bahwa PNS sudah mengerti disesuaikan dengan TKD yang beda-beda tiap daerah. Tingkat kemahalan di Bandung dan DKI beda, otomatis take home pay beda," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 7 Sunscreen Tone Up Terbaik untuk Kulit Kusam sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Jejak Kelam Tenda Biru Bekasi: 8 Anak Dijual Jadi PSK, Omzet Tembus Rp1,7 Miliar
-
Nasib RUU Pemilu Digantung? Komisi II Buka-bukaan Disuruh 'Tunggu' Oleh Pimpinan DPR
-
Brankas Jumbo Ditemukan di Balik Lemari Cafe Cipete, Diduga Simpan Bukti Korupsi PLTU
-
Kolaborasi dengan China, Menkes Ungkap Ada Peluang Indonesia Produksi Vaksin DBD Berbasis mRNA
-
Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan
-
Demokrat Warning 'Agenda Terselubung' di RUU Pemilu, Ada Upaya Batasi Pencalonan Presiden!
-
Massa Pendukung MBG Kecewa Berat, Pimpinan BGN Ogah Temui Pendemo
-
Target Rampung Sebelum 2029, Restorasi Candi Prambanan Diprediksi Pikat Turis India
-
Polri Geledah 8 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU Kasus PLN, Asabri, hingga Krakatau Steel
-
Polisi Tetapkan 7 Tersangka Pembunuh Pilot Nicholas Goselin, Ini Perannya