Suara.com - Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintahan, Partai Nasdem tetap mendorong Jokowi untuk melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sebab pencalonan Budi sudah sah.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patrice Capella mengatakan dalam pertemuan yang dilakukan, Selasa (3/2/2015) malam di Istana Kepresidenan Jakakrta. Dalam pertemuan itu, Nasdem ingin pelantikan Budi Gunawan menunggu hasil praperadilan di PN Jakarta Selatan.
"Soal Kapolri sebaiknya menunggu proses praperadilan. Karena ada upaya hukum yang dilakukan Budi Gunawan. Kita harapkan, kalau praperadilan nggak disetujui hakim ya nggak dilantik. Tapi kalau disetujui maka peluang ada," kata Patrice di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.
Dalam pertemuan antara Jokowi dan KIH itu di hadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan juga Patrice sendiri yang mewakili Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menurut Patrice itu adalah pertemuan rutin.
Dia mengklaim, KIH memutuskan untuk tetap mendorong Jokowi melantik Budi menjadi Kapolri. Sebab, pemilihan Budi sudah sesuai prosedur. Yaitu lewat DPR dan Kompolnas.
Sementara Jokowi dalam pernyataannya hari ini menjelaskan akan memutuskan nasib BG pekan depan. Setelah dia melakukan lawatan ke Malaysia mulai Kamis besok.
Sebelumnya, Anggota Tim Sembilan Syafii Maarif memastikan kalau Jokowi batal melantik Budi Gunawan. Syafi’i Maarif yang dihubungi Suara.com, Selasa (3/2/2015) malam, mengungkapkan kalau dirinya sudah mendapat konfirmasi itu dari Presiden langsung melalui telepon.
“Tadi Pak Jokowi telepon saya pukul 19.15 (WIB),” terang Syafii.
Sedang melalui keterangan singkat, Syafii menjelaskan kalau hal itu akan disampaikan sambil mencari waktu yang tepat.
“BG tidak akan dilantik, cari waktu yang tepat,” katanya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO