Suara.com - LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut ada 3 pembantu Presiden Joko Widodo yang tidak peka terhadap isu hak asasi manusia. Mereka patut dipecat.
Ketiga pejabat itu adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Jaksa Agung AM Prasetyo.
Kepala Biro Riset KontraS, Puri Kencana Putri menilai mereka adalah sosok anti penegakkan HAM. Hal itu terlihat dari sikap mereka dalam memimpin di 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK.
"Hal itu terlihat dari Ryamizard Ryacudu bilang pembunuh Theis (Theis Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua) adalah pahlawan. Ini kan pernyataan yang tidak mengedepankan HAM," kata Puri di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Menurut Puri, kedekatakan Jokowi dengan Prabowo Subianto juga bisa memperlambat gerakan Jokowi dalam menegakan hukum dan HAM. Sebab mantan rival Jokowi saat Pilpres 2014 itu menyandang status pelanggar HAM.
"Jokowi harus mempertimbangkan itu," ujarnya.
Kemudian pernyataan AM Prasetyo selaku Jaksa Agung yang menyebut para narapidana mati dengan sebutan 'stok' telah mencederai HAM. Hal itu tidak sepatutnya keluar dari seorang pejabat negara.
"Menyebut orang yang terkena hukuman mati dengan 'Stok' itu jelas-jelas menunjukkan Jaksa Agung Prasetyo tidak mengetahui apa itu HAM," jelasnya.
Ia juga menyoroti sikap dan pernyataan Tedjo yang menyebut kelompok masyarakat yang mendukung KPK adalah rakyat tidak jelas. Menurutnya, seorang pejabat negara harus menjaga sikap dan pernyataan-pernyataannya.
"Tedjo harus banyak belajar. Masa menyebut rakyat tidak jelas, sedangkan yang memilih Jokowi jadi Presiden adalah rakyat. Posisi Menko itu penting, bila dia mengeluarkan statemen begitu sama saja menghambat Jokowi," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Puri, KontraS mendesak Jokowi agar mengganti pejabat dan pembantunya yang tidak berkualitas.
"KontraS menilai, jika tidak kapabel (pejabat negara) maka reshuffle kabinet mutlak dilakukan," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru