Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi membangun mobil nasional dengan menggandeng perusahaan mobil Malaysia, Proton. Namun, langkah Jokowi tersebut menuai berbagai kritik. Salah satunya datang dari pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjianto.
Nico menilai, Jokowi sebaiknya memperbaiki transportasi publik ketimbang membangun mobil nasional. Terlebih, perusahaan Proton, menurutnya adalah perusahaan yang sudah akan bangkrut.
"Mobil nasional tidak menjadi prioritas bangsa. Prioritas bangsa adalah memperbaiki sistem transportasi publik bukan membantu perusahaan yang mau bangkrut," kata Nico di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Pendiri Populi Center ini pun berharap proyek yang dilakukan pemerintah sebaiknya murni ditangani pemerintah bukan dengan dicampuradukkan dengan kepentingan segelintir elite yang hanya berorientasi untuk kepentingan bisnis.
"Terkait bisnis yang dilakukan pemerintah. Ini yang harus diwaspadai, bukan malah disandera oleh segelintir elite untuk kepentingan bisnis," kritiknya.
Seperti diketahui, PT Adiperkasa Citra Lestari, perusahaan milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Proton kemarin (6/2/2015) lalu atau saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.
Berita Terkait
-
Persaingan Sengit Toyota dan Brand China di Pasar Mobil Nasional
-
Terungkap Harga Calon Mobil Nasional, Bakal di Bawah Rp 300 Juta
-
Konsep Mobil Nasional Siap, Produksi Ditargetkan Mulai 2027
-
5 Fakta Program Mobil Nasional: Pemerintah Enggan Ulangi Tragedi Esemka dan Timor
-
Hyundai 'Kebelet' Garap Mobil Nasional Prabowo, Menperin Agus: Tunggu Dulu!
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam