Aburizal Dapat Info dari Tedjo Edhi Tak Ada Calon Selain BG

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan yakin Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan proses politik dan hukum sebelum memutuskan nasib Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Kami serahkan pada Presiden Jokowi yang mengatakan pelantikan atau tidak pelantikan setelah keputusan sidang praperadilan (penetapan BG sebagai tersangka), karena saya yakin beliau menghargai proses politik dan juga menghargai proses hukum," kata Aburizal di sela-sela jalan acara olahraga santai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015).

‎Terkait dengan pernyataan Tim Konsultatif Independen yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sudah memberi sinyal kuat untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan, menurut Aburizal, itu bukanlah sikap resmi Presiden. Aburizal menilai pernyataan itu baru bersifat pembicaraan informal.

Keputusan resmi, katanya, baru akan ada setelah hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diketahui.

"Tim 9 kan bukan tim yang resmi, hanya ngobrol-ngobrol saja. Tetap semua hak prerogatif Presiden," ujarnya.

 

Seperti diketahui, sejak ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, pelantikan Budi ditunda oleh Presiden Jokowi.

Terkait dengan nama-nama kandidat Kapolri yang kabarnya sedang digodok oleh Komisi Kepolisian Nasional untuk kembali diusulkan lagi kepada Presiden, Aburizal mengatakan ia malah mendapat informasi yang berbeda dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Kompolnas Tedjo Edhi Purdijatno.

"Kalau saya mendengar dari Menko Polhukam  sebagai ketua Kompolnas, beliau mengatakan tak ada calon lain," katanya.

‎Ketika dimintai pendapat terkait nama Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang juga diisukan masuk bursa kandidat Kapolri, Aburizal enggan mengomentari.

"Kami serahkan kepada Presiden calon-calon yang sudah diajukan. Jika BG tidak dilantik terserah Presiden, kalau dilantik, ya BG Kapolrinya," kata Ketua Presidium Koalisi Merah Putih.