Suara.com - Sekitar 1.500 pendukung Ajun Inspektur Polisi Satu Labora Sitorus yang terdiri atas masyarakat dan karyawan PT Rotua unjuk rasa di depan kantor Distrik Sorong Barat, Tampa Garam, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (9/2/2015). PT Rotua milik Labora Sitorus.
Dalam aksi yang berlangsung lebih dari tiga jam, massa membawa sejumlah alat berat sehingga keberadaannya menutupi sebagian badan jalan.
Mereka menuntut eksekusi terhadap anggota Polres Raja Ampat dibatalkan. Menurut mereka, kasus yang menjerat Labora Sitorus penuh rekayasa, mulai dari laporan polisi hingga berkas perkara, sehingga divonis penjara oleh Pengadilan Sorong.
“Jika eksekusi LS tetap dilakukan, maka akan menelan korban jiwa. Kami juga tidak mengerti, berkas yang dipakai dalam persidangan ini berkas milik siapa? Sebab di dalam berkas tersebut tertera bahwa LS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemda Sorong dan berpendidikan S1. Padahal kenyataannya LS adalah anggota polisi aktif dan hanya berpendidikan SMA,” kata Fredy Fakdawer, juru bicara Labora Sitorus.
Fredy meminta Ketua DPRD Kota Sorong memfasilitasi perwakilan PT Rotua dan masyarakat agar bisa bertemu Presiden Joko Widodo.
"Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk membuat tim independen untuk meninjau kembali perkara LS, sebab masyarakat dan karyawan PT Rotua bergantung hidup dengan LS," kata Fredy.
Ketua Komisi Bidang Hukum DPRD Kota Sorong, Safruddin Sabon Ama, mengatakan, seharusnya Labora Sitorus tetap kooperatif, sebab masih memiliki hak dalam proses hukum, di antaranya mendapatkan remisi dan mendapatkan upaya hukum lain.
“Aksi massa yang dilakukan hari ini adalah wajar saja. Kami juga akan membawa aspirasi massa ke meja pimpinan dan akan kami lanjutkan ke Komisi III DPR RI. Kami tetap mengimbau LS bekerja sama untuk proses ini,” katanya. (Lidya Salmah)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak