Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini pemerintah serba salah dalam menyikapi pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pencalonan BG sudah mendapat persetujuan DPR, namun KPK menetapkannya sebagai tersangka.
"Kita menjalankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan (praperadilan Budi Gunawan). Menunggu putusan pengadilan salah, tidak menunggu putusan juga salah," kata Jusuf Kalla (JK) saat memberikan kata sambutan dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Senin (9/2/2015).
JK menyadari hal itu merupakan konsekuensi bagi pemerintah di tengah arus informasi yang bergulir dengan cepat. Sehingga kini pemerintah menurut dia, harus tegas dan tegar dalam opsi yang dipilih.
"Karena apa yang ingin kita capai adalah kita ingin bangsa ini maju, makmur dan adil," kata dia.
Dalam kesempatan itu, JK mengatakan bahwa pers ibarat mata, telinga dan mulut bagi sebuah bangsa. Untuk itu ia meminta pers berperan memberikan informasi sekaligus pendidikan, hiburan dan manfaat bagi publik. Pers memiliki sejarah panjang, yang berkaitan pula dengan perjuangan sebuah bangsa.
Menurut JK semboyan pers sehat juga dapat dimaknakan bahwa kalangan jurnalis harus menjadi mata, telinga dan mulut yang obyektif, demi kebaikan bangsa. Di sisi lain publik juga harus memahami fungsi pers sebagai penyebarluasan informasi.
"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa media, karena pers yang memahami situasi," kata dia.
JK juga mengungkapkan harapannya pada insan pers, agar memiliki etika, agar tidak semua aib seseorang diungkap secara vulgar.
"Saya yakin pemimpin media punya suatu kearifan untuk menjaga hal itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Isu Pencopotan Kapolri Mencuat, Ini Kata Pengamat soal Pengganti Listyo Sigit
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka