Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini pemerintah serba salah dalam menyikapi pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pencalonan BG sudah mendapat persetujuan DPR, namun KPK menetapkannya sebagai tersangka.
"Kita menjalankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan (praperadilan Budi Gunawan). Menunggu putusan pengadilan salah, tidak menunggu putusan juga salah," kata Jusuf Kalla (JK) saat memberikan kata sambutan dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Senin (9/2/2015).
JK menyadari hal itu merupakan konsekuensi bagi pemerintah di tengah arus informasi yang bergulir dengan cepat. Sehingga kini pemerintah menurut dia, harus tegas dan tegar dalam opsi yang dipilih.
"Karena apa yang ingin kita capai adalah kita ingin bangsa ini maju, makmur dan adil," kata dia.
Dalam kesempatan itu, JK mengatakan bahwa pers ibarat mata, telinga dan mulut bagi sebuah bangsa. Untuk itu ia meminta pers berperan memberikan informasi sekaligus pendidikan, hiburan dan manfaat bagi publik. Pers memiliki sejarah panjang, yang berkaitan pula dengan perjuangan sebuah bangsa.
Menurut JK semboyan pers sehat juga dapat dimaknakan bahwa kalangan jurnalis harus menjadi mata, telinga dan mulut yang obyektif, demi kebaikan bangsa. Di sisi lain publik juga harus memahami fungsi pers sebagai penyebarluasan informasi.
"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa media, karena pers yang memahami situasi," kata dia.
JK juga mengungkapkan harapannya pada insan pers, agar memiliki etika, agar tidak semua aib seseorang diungkap secara vulgar.
"Saya yakin pemimpin media punya suatu kearifan untuk menjaga hal itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Isu Pencopotan Kapolri Mencuat, Ini Kata Pengamat soal Pengganti Listyo Sigit
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Detik-detik Iran Batalkan Perundingan Gegara Trump Bikin Ulah, JD Vance Kena Getahnya
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!