Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini pemerintah serba salah dalam menyikapi pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pencalonan BG sudah mendapat persetujuan DPR, namun KPK menetapkannya sebagai tersangka.
"Kita menjalankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan (praperadilan Budi Gunawan). Menunggu putusan pengadilan salah, tidak menunggu putusan juga salah," kata Jusuf Kalla (JK) saat memberikan kata sambutan dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Senin (9/2/2015).
JK menyadari hal itu merupakan konsekuensi bagi pemerintah di tengah arus informasi yang bergulir dengan cepat. Sehingga kini pemerintah menurut dia, harus tegas dan tegar dalam opsi yang dipilih.
"Karena apa yang ingin kita capai adalah kita ingin bangsa ini maju, makmur dan adil," kata dia.
Dalam kesempatan itu, JK mengatakan bahwa pers ibarat mata, telinga dan mulut bagi sebuah bangsa. Untuk itu ia meminta pers berperan memberikan informasi sekaligus pendidikan, hiburan dan manfaat bagi publik. Pers memiliki sejarah panjang, yang berkaitan pula dengan perjuangan sebuah bangsa.
Menurut JK semboyan pers sehat juga dapat dimaknakan bahwa kalangan jurnalis harus menjadi mata, telinga dan mulut yang obyektif, demi kebaikan bangsa. Di sisi lain publik juga harus memahami fungsi pers sebagai penyebarluasan informasi.
"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa media, karena pers yang memahami situasi," kata dia.
JK juga mengungkapkan harapannya pada insan pers, agar memiliki etika, agar tidak semua aib seseorang diungkap secara vulgar.
"Saya yakin pemimpin media punya suatu kearifan untuk menjaga hal itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Isu Pencopotan Kapolri Mencuat, Ini Kata Pengamat soal Pengganti Listyo Sigit
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama