Suara.com - Di tengah menjalani proses sidang praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas status tersangka yang diberikan KPK, penyidik dan staf KPK menerima sejumlah teror akhir-akhir ini.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya menilai teror yang diterima para penyidik dan staf KPK merupakan dampak dari berlarut-larutnya penanganan kisruh KPK-Polri.
"Itu ekses dari konflik yang tidak diselesaikan segera," kata Tantowi di DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Itu sebabnya, Tantowi meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik KPK dan Polri agar permasalahan bisa diredam.
"Kalau tidak segera diselesaikan dan berlarut-larut tentu akan membuat tidak kondusif juga di bidang lain," kata anggota Komisi I DPR.
Kemarin, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik KPK yang sedang menangani kasus korupsi sering diteror. Bahkan, keluarga penyidik pun ikut diteror dengan pesan singkat yang isinya ancaman pembunuhan.
Namun, kata Bambang, KPK sendiri tidak mau terburu-buru untuk membuat kesimpulan tentang siapa pelakunya.
"Kami tidak mau menuduh siapa-siapa. Tapi fakta teror itu sedang kami teliti lebih lanjut," kata Bambang.
Pimpinan KPK telah menyampaikan adanya teror pembunuhan itu kepada Presiden Joko Widodo. Dan Jokowi berjanji akan melindungi pegawai maupun staf KPK yang menerima ancaman.
"Kemarin sudah kami sampaikan ada ancaman serius yang terjadi, beliau (Jokowi) juga menerima info itu dan janji mengambil langkah tegas untuk meminimalisasi ancaman yang akan datang," kata Bambang.
Berita Terkait
-
AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT