Suara.com - Di tengah menjalani proses sidang praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas status tersangka yang diberikan KPK, penyidik dan staf KPK menerima sejumlah teror akhir-akhir ini.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya menilai teror yang diterima para penyidik dan staf KPK merupakan dampak dari berlarut-larutnya penanganan kisruh KPK-Polri.
"Itu ekses dari konflik yang tidak diselesaikan segera," kata Tantowi di DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Itu sebabnya, Tantowi meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik KPK dan Polri agar permasalahan bisa diredam.
"Kalau tidak segera diselesaikan dan berlarut-larut tentu akan membuat tidak kondusif juga di bidang lain," kata anggota Komisi I DPR.
Kemarin, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik KPK yang sedang menangani kasus korupsi sering diteror. Bahkan, keluarga penyidik pun ikut diteror dengan pesan singkat yang isinya ancaman pembunuhan.
Namun, kata Bambang, KPK sendiri tidak mau terburu-buru untuk membuat kesimpulan tentang siapa pelakunya.
"Kami tidak mau menuduh siapa-siapa. Tapi fakta teror itu sedang kami teliti lebih lanjut," kata Bambang.
Pimpinan KPK telah menyampaikan adanya teror pembunuhan itu kepada Presiden Joko Widodo. Dan Jokowi berjanji akan melindungi pegawai maupun staf KPK yang menerima ancaman.
"Kemarin sudah kami sampaikan ada ancaman serius yang terjadi, beliau (Jokowi) juga menerima info itu dan janji mengambil langkah tegas untuk meminimalisasi ancaman yang akan datang," kata Bambang.
Berita Terkait
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Rekam Jejak Gemilang Djamari Chaniago, Pernah Bersinggungan dengan Prabowo
-
Profil Djamari Chaniago, Calon Kuat Menko Polkam di Kabinet Prabowo
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu