Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat PPP akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional I di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Selasa - Kamis (17-19/2015). Mukernas yang merupakan forum tertinggi setelah muktamar akan membahas beberapa persoalan penting.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan yang pertama, mukernas nanti akan membahas soal pilkada serentak tahun 2015. Dari 204 pilkada, kata Arman, PPP membidik 51 daerah untuk dimenangkan. PPP, katanya, akan memprioritaskan kader internal dengan mempertimbangkan aspek loyalitas dan elektabilitas.
"Jika hal tersebut sulit terpenuhi, kami membuka peluang mengusung tokoh eksternal yang memiliki visi dan misi sama dengan PPP," kata Romahurmuziy dalam pernyataan pers, Minggu (15/2/2015).
Kedua, untuk menghadapi pilkada. PPP, katanya, sudah mengeluarkan juklak yang harus menjadi acuan bagi DPD dan DPW PPP.
Saat ini, kata Romahurmuziy, KPU mengacu kepada SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. Sengketa di PTUN tidak membatalkan surat keputusan tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
Karena itu, kata dia, struktur di tingkat kabupaten/kota yang berhak mengajukan calon adalah DPD PPP, sementara di tingkat provinsi yang berhak mengajukan adalah DPW PPP.
Romahurmuziy menjelaskan konsolidasi organisasi dengan menggelar musyawarah wilayah dan musyawarah daerah sesuai AD/ART, musyawarah wilayah digelar selambat-lambatnya enam bulan setelah muktamar. Sementara pelaksanaan musyawarah daerah digelar selambat-lambatnya enam bulan setelah musyawarah wilayah.
PPP, katanya, sudah menerbitkan juklak pelaksanaan musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah luar negeri, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting.
"Dalam rangka kaderisasi, PPP membatasi usia bagi kader yang hendak maju sebagai Ketua DPW maksimal 50 tahun, ketua DPD/DPLN maksimal 40 tahun, ketua DPC maksimal susia 30 tahun, dan ketua PR maksimal 25 tahun," kata Romahurmuziy.
Agenda ketiga ialah Mukernas I akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi masukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sikap PPP untuk mendukung pemerintah sudah diputuskan dalam Muktamar VIII di Surabaya.
Keempat, Mukernas I juga akan menyikapi program legislasi nasional 2015. Ada dua RUU yang menjadi perhatian PPP, yakni RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan RUU pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah, kata Romahurmuziy.
Mukernas I akan diikuti pengurus harian DPP, pimpinan majelis DPP, pimpinan departemen/lembaga DPP, fungsionaris PPP di lembaga pemerintahan, pimpinan banom PP, serta ketua dan sekretaris DPW PPP seluruh Indonesia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
6 Fakta Penemuan Ribuan Potongan Uang di Bekasi: Dari Lahan Milik Warga hingga Penelusuran BI
-
Respons Cepat Kemensos, Bantuan dan Dapur Umum Disiapkan untuk Korban Bencana di Tegal
-
Untar Hormati Keputusan Keluarga Lexi Valleno Havlenda, Tegaskan Komitmen Penyelesaian
-
Polisi Ungkap Pola Pelaku Tawuran di Jakarta: Saling Tantang di Medsos hingga Konsumsi Obat Keras
-
Fakta Baru! Siswa SMP Pelaku Molotov di Kalbar Satu Komunitas dengan Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
-
Berkaca dari Ledakan SMAN 72 dan Molotov Kalbar, Pengamat: Monster Sesungguhnya Bukan Siswa
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan