Bila Jokowi Tak Cepat Ambil Keputusan, KPK-Polri Rusak Luar Biasa

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo harus menyelesaikan permasalahan di tubuh Polri dan KPK secara bersamaan, mengingat sampai saat ini Kapolri tak kunjung dilantik dan dua pimpinan KPK jadi tersangka.

"Itu harus bersamaan, karena ini simultan. Solusinya ada pada keputusan Presiden, kita tidak ingin dikatakan mendikte Presiden. Karena setiap keputusan pasti ada plus minusnya," kata Fadli di DPR.

Fadli mengatakan lembaga KPK harus diselamatkan, meskipun dua pimpinannya dijadikan tersangka oleh Polri.

"Kita beri catatan, bahwa institusi itu (KPK) harus dibedakan dengan orangnya. Institusi itu harus diselamatkan, kalau ada masalah dengan orangnya. Itu yang harus dibedakan," kata dia.

"KPK harus diselamatkan, apakah melalui Perppu atau mempercepat proses untuk pemilihan pimpinan KPK yang ada. Karena kalau kondisi sekarang ini KPK sangat sulit untuk bekerja," Fadli menambahkan.

Salah satu solusinya, menurut Fadli, Presiden melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Presiden juga disarankan untuk tidak menerima secara utuh rekomendasi Tim Konsultatif Independen yang salah satu rekomendasinya Budi jangan dilantik.

"Pada intinya adalah Presiden yang mengambil putusan itu dari berbagai macam masukan," kata dia.

"Jadi bagi Presiden untuk segera mengambil keputusan kalau tidak akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa, kepada institusi baik Polri maupun KPK," katanya.