Suara.com - Presiden Joko Widodo telah menonaktifkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Untuk mengisi kekosongan pimpinan, Jokowi menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang untuk mengatur tentang penunjukan pimpinan sementara demi keberlangsungan kerja KPK.
Setelah itu, diikuti dengan penerbitan tiga keputusan presiden untuk mengangkat tiga pimpinan sementara KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi.
Dari tiga nama tersebut, dua di antaranya sangat dekat dengan perjalanan KPK, yakini Taufiequrrachman dan Johan Budi. Sedangkan Indriyanto benar-benar baru di lembaga pemberantasan korupsi.
Menanggapi penunjukan tersebut, Johan Budi mengaku terkejut. Ia tidak menyangka bakal dipercaya Presiden untuk memimpin lembaga antikorupsi.
"Saya sama sekali gak nyangka dan terkejut ditunjuk plt pimpinan KPK, karena saya berpikir saya tidak mampu ya," kata di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015).
Ada cerita menarik sebelum pengumuman Jokowi pada Rabu (19/2/2015). Sejak pagi, nomor telepon Johan dihubungi berkali-kali nomor telepon dari kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Waktu itu, Johan tidak mengangkat karena tidak tahu ada telepon masuk. Ia sedang istirahat karena baru pulang dari KPK jam 05.00 WIB.
"Ternyata ada 53 misscall dari banyak orang, termasuk Pratikno dan SMS dari ajudan Presiden, dari orang kantor juga. Saya kaget banyak yang nyari ada apa. Saya sama sekali gak nyangka," kata Johan.
Johan baru mengangkat telepon dari kantor Wakil Presiden jam 13.00 WIB.
"Saya dihubungi ajudan Wapres sekitar jam satu (siang) menyampaikan bahwa Pak JK ingin bicara," kata Johan.
Tak lama kemudian, telepon tersebut diserahkan ajudan kepada Jusuf Kalla.
"Dan terjadi dialog cukup singkat," kata Johan.
"Pak JK bilang, 'nih Pak Johan dari pagi dikontak tidak bisa', saya bilang jam lima dari kantor jam enam baru tidur. Ada apa pak?" Johan menambahkan.
Di luar dugaan, ketika itu, Jusuf Kalla langsung bertanya kepada Johan tentang kesiapan ditunjuk menjadi pimpinan sementara KPK.
"Kamu jadi pimpinan sementara KPK siap tidak?" kata Johan menirukan ucapan Jusuf Kalla.
"Untuk lembaga, saya siap pak," kata Johan.
Berita Terkait
-
AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi