Suara.com - Kementerian Perhubungan menghentikan untuk sementara waktu pemberian izin rute baru yang diajukan maskapai yang milik Rusdi Kirana, Lion Air. Keputusan ini diambil setelah maskapai mengalami masalah delay selama beberapa hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.
"Bukan rute baru dibekukan, tapi pengajuan rute baru Lion tidak diproses dulu," kata Staf Khusus Kementerian Perhubungan Hadi M Djuraid dalam pesan singkat yang dikirimkan kepada suara.com, Jumat (20/2/2015).
Penghentian proses pemberian izin rute baru untuk Lion Air, kata Djuraid, akan dilakukan sampai maskapai tersebut mampu menunjukkan SOP tentang penanganan krisis dengan baik dan tidak merugikan penumpang.
Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia meminta Kementerian Perhubungan tegas dalam menyikapi masalah di Lion Air.
"Jangan sampai kagok dengan pemiliknya, Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Saya berharap tegakkan aturan dan lakukan penyesuaian dengan cepat supaya tumbuh kembali kepercayaan masyarakat pada penerbangan," kata Yudi.
Yudi mengatakan apabila maskapai penerbangan sudah diberi peringatan berkali-kali, tapi tetap melakukan pelanggaran, izin rute terbangnya bisa dibekukan, bahkan dicabut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta