Suara.com - Komisi Yudisial (KY) akan memanggil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi.
"Insya Allah akan kami panggil," kata Komisioner KY Eman Suparman di gedung KY Jakarta, Rabu malam (25/2/2015).
Namun Eman mengatakan belum melayangkan surat panggilan kepada Haswandi untuk dilakukan pemeriksaan.
"Belum saya perintahkan kepala biro dan sekjen untuk memanggil Ketua PN Jaksel," kata Eman menjawab pertanyaan wartawan soal jadwal pemeriksaan Haswandi.
Eman yang merupakan tim panel dugaan pelanggaran etik Sarpin mengatakan, pemanggilan Ketua PN Jakarta Selatan tersebut bersifat rahasia.
"Tapi tentu tempatnya juga dirahasiakan entah dimana," kata Eman.
KY menilai perlu memanggil Haswandi karena diduga ada keterkaitan dengan komposisi hakim yang menangani praperadilan Budi Gunawan.
Sebelumnya aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang merupakan pihak pelapor mengatakan pada tim panel bahwa ada perubahan hakim yang menangani praperadilan Budi Gunawan.
Perubahan penentuan hakim tersebut dilakukan ketika tim kuasa hukum Budi Gunawan mencabut permohonan perkara yang diajukan dan kemudian diajukan kembali setelah mengetahui hakim Sarpin yang menangani.
Eman mengatakan, pemeriksaan tim panel akan melebar dengan akan memanggil sejumlah pihak-pihak lain untuk dimintai keterangan.
"Karena dari berbagai keterangan, praperadilan ini diganti hakimnya, ternyata sebelumnya bukan Sarpin. Ini yang dimaksud pemeriksaan akan melebar," kata Eman.
KY sendiri telah membentuk tim panel untuk mengkaji ada tidaknya pelanggaran etika hakim dalam putusan praperadilan Budi Gunnawan. KY berjanji akan melakukan pemeriksaan marathon dan akan menyelesaikannya dalam waktu satu bulan.
Hari ini tim panel meminta keterangan pada salah satu saksi ahli persidangan praperadilan Budi Gunawan yakni Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Bernard Arief Sidartha. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR