Suara.com - Berikut ini adalah pandangan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta ketika menyetujui penggunaan hak angket atau hak menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (26/2/2015).
DPRD menggunakan hak angket karena menilai pengajuan APBD oleh Pemprov DKI kepada Kementerian Dalam Negeri menyalahi peraturan karena tanpa pembahasan bersama dewan. Ahok dinilai menyerahkan dokumen APBD ke kementerian yang dokumennya tidak sama dengan yang disetujui dewan.
1. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono: "Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan bulat menyatakan persetujuannya terhadap hak angket."
2. Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni: "Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui hak angket dilanjutkan."
3. Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Nawawi:
"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan saudara kita Fahmi Zulfikar Hasibuan (hak angket dilanjutkan). Di samping itu sikap arogansi, angkuh, sombong tidak mengenal sopan santun yang dipertunjukkan saudara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di hadapan publik dan selalu melecehkan anggota legislatif, kami ingin seluruhnya secara bulat menyetujui hak angket DPRD DKI Jakarta, atas pelanggaran yang diduga oleh Gubernur DKI Jakarta. Pandangan umum mudah-mudahan selesai paripurna ini tidak berhenti langsung segera ditindaklanjuti."
4. Perwakilan Fraksi PKS Nasrulah: "Kami atas nama Fraksi PKS secara bulat menyatakan bahwa Fraksi PKS setuju melakukan hak angket Bapak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama."
5. Perwakilan Fraksi PPP Maman: "Bahwa fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, sangt-sangat menyetujui hak angket kini telah dilaksanakan, dan tidak ada kompromi sedikit pun."
6. Perwakilan Fraksi Hanura Farel Silalahi: "Dan semau anggota Fraksi Partai Hanura menyetujui diadakannya hak angket."
7. Fraksi Fraksi Golkar Ramly:
"Pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap hak angket terhadap Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Perjalanan Bapak Gubernur DKI Jakarta setelah memimpin Jakarta, Fraksi Golkar berkesimpulan, seorang pemimpin bukan hanya punya kemampuan tapi juga harus punya akhlak, untuk itu kami menyetujui hak angket yang disampaikan sahabat kami Bung Fahmi Zulfikar Hasibuan (hak angket dilanjutkan)."
8. Perwakilan Fraksi PKB Mualif:
"Partai Kebangkitan Bangsa, kita semua punya tujuan yang sama yaitu ingin DKI Jakarta segera berubah, oleh karena itu demi tekat ini akhirnya PKB secara bulat lanjutkan hak angket ini."
9. Sekretaris Fraksi Nasdem Hasan Basri Umar:
"Kami dari Fraksi Nasdem tentunya sangat-sangat dan setuju dilaksanakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, karena kita butuh pimpinan (baik) dan yang bermartabat untuk Jakarta."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi