Suara.com - Berikut ini adalah pandangan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta ketika menyetujui penggunaan hak angket atau hak menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (26/2/2015).
DPRD menggunakan hak angket karena menilai pengajuan APBD oleh Pemprov DKI kepada Kementerian Dalam Negeri menyalahi peraturan karena tanpa pembahasan bersama dewan. Ahok dinilai menyerahkan dokumen APBD ke kementerian yang dokumennya tidak sama dengan yang disetujui dewan.
1. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono: "Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan bulat menyatakan persetujuannya terhadap hak angket."
2. Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni: "Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui hak angket dilanjutkan."
3. Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Nawawi:
"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan saudara kita Fahmi Zulfikar Hasibuan (hak angket dilanjutkan). Di samping itu sikap arogansi, angkuh, sombong tidak mengenal sopan santun yang dipertunjukkan saudara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di hadapan publik dan selalu melecehkan anggota legislatif, kami ingin seluruhnya secara bulat menyetujui hak angket DPRD DKI Jakarta, atas pelanggaran yang diduga oleh Gubernur DKI Jakarta. Pandangan umum mudah-mudahan selesai paripurna ini tidak berhenti langsung segera ditindaklanjuti."
4. Perwakilan Fraksi PKS Nasrulah: "Kami atas nama Fraksi PKS secara bulat menyatakan bahwa Fraksi PKS setuju melakukan hak angket Bapak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama."
5. Perwakilan Fraksi PPP Maman: "Bahwa fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, sangt-sangat menyetujui hak angket kini telah dilaksanakan, dan tidak ada kompromi sedikit pun."
6. Perwakilan Fraksi Hanura Farel Silalahi: "Dan semau anggota Fraksi Partai Hanura menyetujui diadakannya hak angket."
7. Fraksi Fraksi Golkar Ramly:
"Pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap hak angket terhadap Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Perjalanan Bapak Gubernur DKI Jakarta setelah memimpin Jakarta, Fraksi Golkar berkesimpulan, seorang pemimpin bukan hanya punya kemampuan tapi juga harus punya akhlak, untuk itu kami menyetujui hak angket yang disampaikan sahabat kami Bung Fahmi Zulfikar Hasibuan (hak angket dilanjutkan)."
8. Perwakilan Fraksi PKB Mualif:
"Partai Kebangkitan Bangsa, kita semua punya tujuan yang sama yaitu ingin DKI Jakarta segera berubah, oleh karena itu demi tekat ini akhirnya PKB secara bulat lanjutkan hak angket ini."
9. Sekretaris Fraksi Nasdem Hasan Basri Umar:
"Kami dari Fraksi Nasdem tentunya sangat-sangat dan setuju dilaksanakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, karena kita butuh pimpinan (baik) dan yang bermartabat untuk Jakarta."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Puan Maharani Meradang! Kecam Skandal Pelecehan Seksual di UI, IPB, dan ITB
-
Harga Plastik Naik Gila-Gilaan, Puan Maharani Ajak UMKM Beralih ke Kemasan Daun
-
Driver Ojol Dianiaya di Labuan Bajo, Sorotan pada Keamanan Destinasi Super Prioritas
-
Cak Imin Soroti Mitra MBG yang Flexing di Medsos: Euforia Pengusaha Baru
-
Lebih dari 20% Wilayah Pesisir Alami Perubahan Air Tanah, Ancaman Salinisasi Menguat
-
Lagi, Donald Trump Posting Foto Bareng Yesus Lagi Begini
-
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, DPR Syok dan Desak Konsolidasi Internal
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur