Pelemahan KPK, Tim 9 Diberikan Mandat 'Keputusan Rakyat'

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil se-Indonesia menggelar acara pemberian mandat kepada Tim independen atau Tim 9 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Sebanyak 360 organisasi meminta Tim 9 hentikan penghancuran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum pemberian mandat disampaikan kepada Tim 9, koalisi masyarakat sipil mengawali acara dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Selang beberapa menit, acara dilanjutkan dengan teatrikal dari berbagai organisasi.

Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Al Ghifari Aqsa mengatakan tim 9 perlu mendorong  penghentian upaya penghancuran KPK oleh para koruptor dan oligarki politik Indonesia.

"Mendorong dihentikannya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penyidik dan staf KPK, media, aktivis anti korupsi serta masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi," ujar Al Ghifari menggunakan pengeras suara.

Ia juga meminta kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Tim 9 agar tidak ada kriminalisasi kepada KPK agar agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini bisa dimulai dengan membatalkan pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak KPK melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan tersangka Budi Gunawan.

Sebelumnya, organisasi masyarakat sipil telah menyerukan 'Indonesia Gawat Korupsi'. Sebab pimpinan, staf, penyidik serta pimpinan KPK sudah dilemahkan. Menurut mereka saat ini KPK yang lebih pro kepasa pihak-pihak anti korupsi.

Atas dasar itu, koalisi memberikan mandat simbolis bernama Keputusan Rakyat (Kepra) kepada Tim 9. Mereka berharap selama satu bulan ke depan tim 9 bisa melakulan hal-hal yang berdasarkan fakta yang relevan.

Untuk diketahui Tim 9 ini beranggotakan para praktisi hukum, Jimly Asshiddiqie, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapamekas, Bambang Widodo Umar, dan Imam Budiwarman Prasodjo. Sementara tokoh dari Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir yaitu Haris Azhar, Romo Franz Magnis Suseno, Romo Benny Susetyo, Sandriyati Moniaga, Anis Hidayah, Bahrain dan pulugan aktivis anti korupsi lainnya.