Anggaran Pendidikan Tembus Rp19,75 Triliun, DPRD: Tak Boleh Ada Lagi Anak Putus Sekolah di Jakarta!

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta menetapkan alokasi anggaran pendidikan untuk tahun 2026 sebesar Rp19,75 triliun.

Anggaran fantastis ini diproyeksikan untuk menekan angka ketimpangan sosial (gini rasio) serta menjamin seluruh warga ibu kota mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dukungannya terhadap besaran anggaran tersebut.

Ia menegaskan bahwa dana ini harus menjadi solusi agar tidak ada lagi anak di Jakarta yang putus sekolah akibat kendala ekonomi.

“Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta, hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Negara harus hadir di sana,” ujar Yuke dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Berdasarkan rincian data, porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan guru, yakni senilai Rp14,94 triliun atau sekitar 75 persen dari total pagu.

Selain itu, dana sebesar Rp3,25 triliun disiapkan untuk keberlanjutan program bantuan sosial KJP Plus bagi ratusan ribu peserta didik.

Pemprov DKI juga mengalokasikan Rp399 miliar untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Rp253,62 miliar untuk perluasan program Sekolah Swasta Gratis (SSS).

Program sekolah swasta gratis ini rencananya akan menyasar 103 sekolah percontohan untuk meningkatkan daya tampung siswa di Jakarta.

Baca Juga: Banyak Perlintasan Sebidang Tanpa Penjaga, Pemprov DKI Jakarta Siap Support KAI

Di sisi infrastruktur, Yuke melaporkan bahwa hingga Maret 2026, sebanyak enam sekolah di wilayah Jakarta Barat telah rampung direhabilitasi dengan total serapan anggaran mencapai Rp126,12 miliar.

“Untuk menjawab tantangan gini rasio yang masih cukup tinggi, Pemprov DKI harus memastikan sekolah formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yuke.

Yuke menekankan bahwa Komisi D akan terus melakukan pengawasan ketat agar distribusi anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mulai menyinkronkan kualitas lulusan sekolah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan guna memutus rantai kemiskinan secara permanen.