Suara.com - Satu dari tujuh saksi yang akan diperiksa Polda Metro Jaya, Senin (9/3/2015), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply di APBD DKI Jakarta periode 2014, tidak hadir.
"Ada tujuh orang yang dipanggil, baru hadir enam orang, satu orang yang tidak hadir atas inisial AU (Alex Usman), yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen wilayah Jakarta Barat," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul.
Dari tujuh saksi tersebut, tiga di antaranya Kepala Sekolah SMA 65, SMA 101, dan SMA 19. Sedangkan dua orang lainnya Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan satu lagi Pejabat Pembuat Komitmen di Jakarta Pusat.
Kemarin, Polda Metro Jaya sudah memeriksa 15 orang. Dengan demikian, hingga hari ini polisi sudah memeriksa 21 orang terkait kasus UPS.
Martin memastikan bahwa semua kepala sekolah yang menerima UPS akan diperiksa secara bertahap.
Selain kepala sekolah, para pemenang tender pengadaan UPS, pendamping pemenang tender, dan semua pejabat yang tahu proses pengadaan UPS juga akan diperiksa.
"Kalau kita lihat dari pemeriksaan ini kan tidak hanya melibatkan dinas, tapi dewan juga, tentu akan kita mintai keterangan anggota dewan yang menjadi bagian komisi pendidikan tentunya," ujarnya.
Polda Metro mulai menyelidiki kasus ini sejak 28 Februari 2015 atas dasar pengaduan dari masyarakat. Pemeriksaan sudah mulai dilakukan sejak pekan lalu. Beberapa orang yang sudah diperiksa, di antaranya bekas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Dikmen Jakarta Barat Alex Usman dan bekas Kepala Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zaenal Soelaiman.
Kasus APBD 2012-2014 juga telah dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke KPK pada Jumat (27/2/2015). KPK memberi sinyal akan segera melakukan penyelidikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya