Agung Klaim Dana 1 Triliun Buat Parpol Untuk Majukan Demokrasi

Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono mendukung gagasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal pendanaan satu triliun untuk Partai Politik. Namun, dia menyindir gagasan tersebut merupakan contekan dari negara lain.

"Sebetulnya gagasan itu tidak orisinil, banyak terjadi di negara-negara Belanda, Australia, dan Inggris. Dengan dasar keterbukaan, ada akuntabilitas dan untuk memajukan demokrasi. Gagasan itu saya dukung," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Kendati setuju dengan tambahan dana, Agung belum sepakat soal jumlah dana yang harus digelontorkan pemeirntah. Yang terpenting, kata Agung, dana itu harus tetap sasaran dan jangan sampai hanya segelintir orang yang menikmatinya.

"Soal angka saya belum bisa saya katakan, sebab ada yang berpandangan, tidak bisa pukul rata tergantung jumlah kursi," kata dia.

 "Jangan sampai tergantung Ketua Umum (Ketum) saja atau ketum orang kaya saja. Sehingga siapa saja bisa menjadi pemimpin yang baik untuk itulah saya mendukung," tambah Agung.

Agung juga beranggapan, dengan bantuan dari negara ini, tindakan korupsi akan berkurang.

"Realistis partai butuh uang untuk menjalankan aktivitas memerlukan budget. Itulah saya mendukung supaya tidak ada lagi korupsi, jadi perlu harus ada akuntanbilitas, transparansi jadi rakyat melihat uangnya tidak digunakan semena-mena," tuturnya.

 Alasan soal mengantisipasi korupsi yang dijadikan alasan menambah dana partai langsung dibantah oleh LSM Indonesia Budget Centre (IBC).

Peneliti IBC Roy Salam menilai alasan itu mengada-ada dan hanya sebagai kemalasan parpol mencari dana halal.

“Nantinya isu korupsi malah digiring untuk meminta dana bantuan partai semakin dibesarkan, loginya ngga kena,” sindir Roy.

Usul penambahan dana bantuan parpol ini justru muncul dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung ditangapi antusias oleh politisi, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Belakangan usul Mendagri ini malah diralat oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.