Tim Hak Angket Panggil Tim 20, Ahok Minta DPRD Transparan

Suara.com - Pagi ini, Rabu (11/3/2015) tim hak angket dijadwalkan memanggil Tim 20 penyusun e-Budgeting pada APBD DKI 2015. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengharapkan proses rapat angket berjalan transparan dan terbuka.

Dengan adanya keterbukaan, tidak akan muncul rasa curiga dari warga ibu kota terkait kisruh antara legislatuf dengan eksekutif mengenai APBD DKI 2015. Sebab warga akan mengetahui bagaimana proses sebenarnya penyampaian APBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua (permasalahan menjadi) terang benderang ke publik bisa ditunjukkan dengan membuat semua rapat angket terbuka," ujar Ahok dalam pesan singkatnya, lantaran sedang terbaring sakit demam berdarah itu, dalam pesan singkatnya, Selasa (10/3/2015) malam.

Lebih lanjut Ahok juga meminta kepada tim hak angket DPRD untuk mengizinkan staf humas Pemerintah Jakarta merekam jalanya proses angket.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan (humas DKI merekam rapat) sesuai komitmen transparansi kita semua," kata mantan bupati belitung Timur itu.

Sebelumnya Ketua Panitia Hak Angket, Ongen Sangadji mengatakan akan memanggil Tim 20 penyusun e-Budgeting pada APBD DKI 2015.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Tim e-budgeting untuk hadir pada pukul 10.00 pagi. Sorenya kami akan meminta keterangan Pak ketua, Prasetio Edi Marsudi. Semua ini dilakukan agar semua jelas," kata Ongen kemarin.

Pemanggilan itu, kata Ongen, untuk mencocokan data milik DPRD dengan Tim 20 penyusun e-Bugeting. Sore harinya, tim hak angket juga akan meminta keterangan kepada ketua DPRD DKI Jakarta Ptasetyo Edi Mursadi, terkait surat yang dikirimkan ke Kemendagri pada 5 dan 23 Februari soal bantahan jika APBD milik Pemprov DKI bukanlah APBD hasil pengesahan paripurna.

"Kan semua terkait dengan RAPBD yang ada di kemendagri, keaslian dan palsu. Karena sumber informasi yang buat 20 orang itu (Tim 20 e-Budgeting) makanya kita akan minta konfirmasi dan menanyakan langsung," tutup Ongen.