Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana dana Rp1 triliun dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bukanlah hal yang baru. Menurutnya, dana bantuan itu sudah berlangsung saat ini meski jumlahnya tak sampai yang disebut Mendagri.
"Wacana dana Rp1 Triliun itu terkait political financing pembiayaan parpol dari APBN, itu sudah berlangsung tapi kecil yaitu Rp128 per suara," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, bantuan pembiayaan politik ini sudah banyak dilakukan di negara lain, termasuk di Indonesia. Namun, dengan angka tadi, masih dirasakan kurang buat partai di Indonesia.
"Kalau Mendagri mengatakan Rp1 untuk seluruh partai, maka sekitar itu. Kalau Rp1 Triliun dari 2050 triliun APBN, maka itu sekitar 0,000 sekian dari APBN. Sehingga satu suara harusnya bisa Rp5.000 atau Rp6.000 atau Rp10.000," katanya.
Dana bantuan pembiyaan politik ini menurut Fadli sangatlah perlu. Dia beranggapan pembiayaan partai politik seperti ini bisa meminimalisir korupsi.
"Ini bisa meminimalisir korupsi. Kita ingin partai modern menjadi wadah rakyat bukan wadah private. Jangan sampai parpol dimiliki seperti perusahaan, partai harus jadi wadah publik," paparnya.
Selain itu, menurutnya, pembiayaan partai politik ini harus diawasi dengan ketat. Supaya, dana yang diberikan tepat guna dan bisa dimaksimalkan partai.
"Ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nanti ada laporannya. Dan sekarang kan sudah begitu, partai melaporkan (keuangan)-nya," ucap Fadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral
-
Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
-
Bukan untuk Kantong Pribadi, Buruh Senior Depok Kawal Upah Layak bagi Generasi Mendatang
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
-
Polemik Batasan Bias Antara Penyampaian Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Menag Ingatkan Perbedaan Pandangan Agama Jangan Jadi Alat Adu Domba Umat
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru