Suara.com - Setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan hasil evaluasi masalah APBD 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan bertemu dengan DPRD DKI Jakarta untuk membahasnya secara bersama-sama.
"Ya, pasti mau ketemu. Tapi, kalau mereka tetap ngotot masukin yang Rp12,1 triliun, kan tidak masuk akal. Saya kira gak perlu lagi bangun-bangun opini di televisi. Kan kita udah buka nih," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Ahok menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kompromi dengan mengesahkan dana Rp12,1 triliun yang disebut Ahok sebagai dana siluman.
Ahok yakin warga Jakarta juga tidak akan mau menerima dana triliunan -- antara lain untuk pembelian alat penyimpan daya listrik sementara atau UPS -- yang menurutnya mengada-ada itu.
"Kan kita sudah buka nih. Tinggal tanya saja warga DKI mau gak menerima Rp12,1 triliun beli UPS-UPS yang gak masuk akal. Dan UPS pun Polda Metro sudah menyatakan itu ada temuan korupsi, ada temuan mark up. Ini kan jelas," kata Ahok.
Itu sebabnya, kata Ahok, percuma saja anggota dewan berusaha dengan berbagai cara untuk tetap memasukkan anggaran Rp12,1 triliun.
"Ini, kan jelas. Nah terus kalau DPRD ngotot lagi nih di TV, saya lihat di TV, dia ngotot lagi, kan bisa eksekutif menolak," kata Ahok.
Ketegangan hubungan Ahok dengan DPRD bermula dari pernyataan Ahok mengenai munculnya dana sebesar Rp12,1 triliun, yang kemudian disebut sebagai dana siluman.
DPRD kemudian bereaksi keras dengan menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Ahok mengirimkan draft APBD ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka berang karena rancangan yang dikirim ke kementerian bukan yang telah dibahas bersama dewan.
Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum memutuskan solusi permasalahan APBD. Pengesahan APBD tahun ini pun molor dan telah berimbas ke sejumlah sektor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO