Suara.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional Logan Siagian mendukung sikap penyidik di Bareskrim yang melayangkan somasi ke Komnas HAM yang menyampaikan sikapnya ke media massa soal proses penangkapan Bambang Widjojanto yang dianggap melanggar HAM
Menurutnya, somasi itu dianggap wajar karena penyidik Bareskrim yang tersinggung atas langkah Komnas HAM.
"Harusnya Komnas HAM sebagai komisi nasional jangan seperti itu keluarkan pernyataan sembarang karena mereka bukan LSM. Mereka harusnya ngerti bahwa itu kewenangan penyidik Polri, bahkan kalau dilihat dari pertimbangan bisa saja diborgol. Dan itu tidak melanggar HAM," katanya usai bertemu dengan Polda Papua dan para tokoh di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (13/3/2015).
Sebagai anggota Kompolnas, Logan bahkan menyatakan sebutan kriminalisasi terhadap KPK oleh Polri dianggapnya keliru.
"Kalau yang dilakukan Polri kepada Pimpinan KPK adalah bentuk kriminalisasi. Berarti KPK juga melakukan kriminalisasi kepada Budi Gunawan (BG)," ujarnya.
Soal langkah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh KPK terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan prapradilan BG, diakui Logan memang menjadi kontroversial.
"Kita berhukum di Indonesia ini masih baru. Jadi jangan dibandingkan dengan Belanda karena mereka sudah ratusan tahun berhukum,"tandasnya.
Seperti diberitakan, pengacara penyidik Bareskrim Polri mengajukan somasi ke Komnas HAM menyusul pernyataan komisoner Komnas HAM yang menyebut penanggkapan BW melanggar HAM.
Komnas juga sempat membuat konferensi pers menyampaikan rangkuman ekspose dari upaya penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM tersebut.(Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa