Suara.com - Beberapa pekan terakhir, heboh buku pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas XI karya Mustahadi dan Mustakim terbitan Pusat Kurikulum Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, oleh sebagian kalangan materi buku ini dinilai mengandung materi ajaran berbau radikalisme.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan materi tersebut lolos karena waktu yang diberikan untuk proses penulisannya terlalu singkat sehingga penulis menggarapnya dengan tergesa-gesa.
"Munculnya buku-buku berisi ajaran radikal tersebut bahwa penulisan buku, dokumen kurikulum itu dikerjakan sangat terburu-buru sehingga belum sempat di-review secara lengkap setelah ditulis," kata Anies ketika menghadiri acara peluncuran buku hasil survei Organisation for Economic Co-operation and Development di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut menjelaskan bahwa buku tersebut dibuat sejak Januari 2014.
Anies mengatakan ketika itu penerbitan buku dilakukan secara serentak dan banyak karena waktu yang ditetapkan untuk penyelesaiannya sudah mepet.
Karena itu pula, Anies mengatakan menghentikan untuk sementara waktu penerapan kurikulum yang dicanangkan pendahulunya, Muhamad Nuh.
"Buku ini diterbitkan pada awal tahun 2014 yang ramai-ramai kemarin itu, itu yang harus digarisbawahi, dan pada bulan Desember kemàrin kita menunda pelaksanaan kurikulum secara masif, karena masalah seperti ini," Anies menambahkan.
Agar kasus semacam itu tak terulang di masa mendatang, kementerian tidak akan menetapkan batas akhir penulisan buku ajar. Dengan harapan proses penggarapannya tidak tergesa-gesa dan hasilnya lebih bagus serta bermanfaat bagi siswa.
"Ke depan kita tidak akan membuat buku yang pokoknya harus jadi tanggal sekian, kita ingin buku kualitas yang baik, isi lengkap, sehingga tidak hanya asal jadi," katanya.
Buku tersebut telah beredar di sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Timur. Tapi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan seluruh buku telah ditarik dari semua sekolah.
"Semua buku sudah ditarik, termasuk di kabupaten Jombang. Kepada semua siswa saya berharap untuk fokus belajar saja, tidak usah risau dengan keberadaan buku itu," ujar Soekarwo.
Soekarwo menambahkan penarikan buku dari sekolah melibatkan Dinas Pendidikan dan Majelis Ulama Indonesia. Ia mengatakan proses penarikan buku berjalan cepat karena belum semuanya dibagi-bagikan ke siswa.
Setelah semua buku ditarik, Soekarwo berharap di masa mendatang tidak ada lagi kejadian serupa, apalagi sampai materi bukunya mengandung ajaran sesat.
"Kasus peredaran buku ini harus jadi pelajaran bagi kementerian agar lebih berhati-hati dalam menyusun buku pelajaran," katanya.
Sebelumnya buku ini sempat tidak akan ditarik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang karena dianggap tidak berbahaya. Namun karena terus menerus didesak berbagai pihak, seperti para guru dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jombang, akhirnya diputuskan untuk ditarik dari sekolah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat